sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Wiranto ungkap penambahan pasukan di Papua perintah Jokowi

Jokowi juga mengirimkan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk berkantor di Papua.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Senin, 02 Sep 2019 18:15 WIB
Wiranto ungkap penambahan pasukan di Papua perintah Jokowi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut penambahan pasukan TNI dan Polri ke Papua merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, pasukan tambahan ditugaskan untuk menjaga agar rakyat Papua tidak turut menjadi korban kerusuhan. 
 
"Bahwa TNI dan polisi dikirim ke sana sebagai tambahan kekuatan untuk melindungi masyarakat untuk tidak menjadi korban dan juga untuk melindungi objek-objek vital, instansi pemerintah, dan fasilitas umum (agar) jangan sampai dibakar (dan) dirusak," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9). 

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar aparat keamanan mengedepankan cara-cara persuasif dalam menangani rangkaian aksi unjuk rasa disertai kerusuhan yang melanda berbagai wilayah di Papua.  "Dari awal bahkan tidak diminta, Presiden (Jokowi) memerintahkan (menggunakan cara) persuasif, edukasi, kompromis," kata dia.  

Ratusan personel tambahan dikirimkan ke Papua guna menjaga stabilitas keamanan di Papua. Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga direncanakan untuk berkantor di Papua dalam 10 hari ke depan. 

Selain menerjukan pasukan guna mengamankan Papua, Wiranto mengatakan, pemerintah juga tidak akan mengabaikan kasus-kasus rasialis yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Bandung, dan sejumlah kota di Jawa. 

"Misalnya saja di Malang dan Surabaya. Telah dilakukan proses hukum. Lima orang anggota TNI dari Kodam 5 Brawijaya, termasuk Danramil Tambaksari telah diskorsing untuk memudahkan proses penyelidikan. Jadi akan ada penyidikan lanjutan. Proses hukum jalan," ujar Wiranto. 

Setali tiga uang, Wiranto mengatakan, proses hukum terhadap para perusuh di Papua dan Papua Barat juga tetap berjalan. "Di Jayapura 62 orang diminta keterangan dan kemudian telah ditetapkan 28 orang sebagai tersangka," katanya.

Di Manokwari, Wiranto, mengatakan sudah ada 10 orang tersangka. Di Sorong 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan di Fakfak 1 orang dijadikan tersangka kerusuhan.

"Artinya permintaan dari Gubernur (Papua Lukas Enembe), (agar) pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum itu sudah dilakukan dan sudah sedang berlanjut," ujar dia. 

Sponsored


 

Berita Lainnya

Polri diminta usut motif dana asing ke FPI

Selasa, 26 Jan 2021 13:05 WIB

PPKM dan prokes ketat bisa tekan Covid-19

Senin, 25 Jan 2021 22:06 WIB
×
img