Pemerintah tak akui cekal Rizieq, FPI enggan minta bantuan Prabowo

Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman, mendesak agar pemerintah mengakui upaya cegah dan tangkal (cekal) terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS). Menurut Munarman, hal ini membuat mereka enggan meminta bantuan, termasuk pada Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

"Kita belum ada rencana dan bayangan ke sana. Yang kita tuntut HAM-nya HRS sebagai orang Indonesia," ucap Munarman di markas FPI, Jakarta, Senin (11/11).

Pada Pilpres 2019, Rizieq berada dalam barisan pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Rizieq merupakan Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), yang merekomendasikan Prabowo sebagai calon presiden. FPI, organisasi yang didirikan oleh Rizieq, juga menjadi bagian dalam organisasi GNPF-U.

Namun demikian, menurut Munarman, pihaknya sudah tidak menjalin komunikasi dengan Prabowo. Komunikasi terakhir FPI dengan Prabowo terjadi saat Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandi, pasangan nomor urut 02 di Pilpres 2019, resmi dibubarkan pada 28 Juni 2019. 

"Tidak ada pernah komunikasi setelah pembubaran 02," kata Munarman.

Munarman menegaskan, Rizieq Shihab belum kembali ke Indonesia bukan karena tidak berani, tetapi lantaran adanya hambatan. FPI pun mendesak agar pemerintah tidak menutupi pencekalan yang diduga karena kepentingan politis tersebut. 

"Otoritas Saudi bilang ada permintaan pencekalan. Kalau ada pengakuan dari pemerintah, enak kami mengajukan kepulangan," ujarnya.

Kabar pencekalan oleh pemerintah Indonesia, disampaikan langsung oleh Rizieq melalui channel Youtube Front TV. Menurutnya, pencekalan telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tujuh bulan lalu.

“Sejak satu tahun tujuh bulan lalu, tepatnya tanggal 1 Syawal 1439, saya dicekal oleh Pemerintah Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia. Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Saudi,” kata Rizieq dalam video tersebut.

Rizieq pergi ke Arab Saudi setelah Polri menjeratnya dalam kasus dugaan pornografi pada April 2017 lalu. Ia sempat berkali-kali dikabarkan akan kembali pulang ke Indonesia, namun tak satu pun yang terbukti.