Personel keamanan pelantikan presiden bertambah

Personel keamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih ditambah, dari 27.000 personel menjadi 31.000 personel. Dalam personel tersebut terdapat Sabhara Nusantara yang memang dibentuk untuk mengawal prosesi pemilu.

“Ada tambahan 4.000 personel Polri. Jadi untuk pelantikan nanti mencapai 31.000 personel,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Humas Polri, Selasa (15/10).

Ia menampik penambahan tersebut lantaran adanya ancaman yang dideteksi mengacaukan acara pelantikan.

“Untuk menjamin keamanan makanya kami lakukan penambahan. Tidak ada kaitannya dengan ancaman,” tuturnya.

Pelantikan presiden dan wakil presiden akan digelar di Kompleks Parlemen. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin dilantik pada 20 Oktober 2019.

Pola pengamanan yang diberlakukan tidak jauh berbeda dari pola pengamanan pelantikan anggota dewan pada 1 Oktober 2019. Pengamanan menggunakan pola tiga ring di depan, di halaman parkir dan di dalam gedung DPR/MPR.

Seiring dengan itu, pimpinan MPR juga menggelar rapat koordinasi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Selasa (15/10) pukul 14.00 WIB. Rapat bersama ini membahas persiapan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Rapat juga dihadiri Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pimpinan MPR melalui Menlu ingin mengetahui kepala negara sahabat yang akan hadir di acara pelantikan presiden.

Selain itu pimpinan MPR merasa perlu berkoordinasi dengan KPU mengenai kesiapan teknis pembacaan Surat Keputusan (SK) pelantikan, apakah dibaca utuh atau sebagian saja.

"Lainnya masalah protokoler, harus dikoordinasikan siapa menyampaikan apa, jam berapa. Lalu selesai acara, apakah ada inagurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di Istana dengan jamuan makan malam dengan duta besar," jelas Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Pengamat optimistis pelantikan berjalan aman

Pengamat Intelejen dan Kemanan Stanislaus Riyanta optimistis, pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 akan berjalan aman. Hal ini disampaikan Stanislaus berdasarkan analisis intelejen.

Serangkaian peristiwa yang terjadi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden tidak memiliki hubungan kuat dengan keadaan atau pun agenda politik tanah air.

"Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk penusukan yang dilakukan kelompok radikal terhadap Pak Wiranto itu, tidak memiliki hubungan kuat dengan agenda politik presiden," terang Stanislaus dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Bagi Stanislaus, kelompok radikal atau teroris tidak pernah memikirkan urusan politik Indonesia. Mereka hanya memperdulikan ideologi dan tujuannya menegakkan cita-cita dalam rangka menghadirkan negara khilafah.

Kelompok radikal dan teroris bergerak lantaran posisi ISIS yang mulai terdesak di Suriah. Mereka mendapatkan perintah dari pimpinannya melakukan amaliah di daerahnya masing-masing, termasuk di Indonesia.

Namun demikian, ia tidak memungkiri jika ada kelompok yang memanfaatkan pelantikan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut amat wajar terjadi di setiap momen besar. Biasanya mereka hanya memanfaatkan untuk menunjukkan eksistensi kelompok, dalam hal ini kelompok radikal atau teroris.

"Momentum pelantikan presiden itu, ada konsentrasi aparat dan massa. Itulah yang mereka manfaatkan. Tetapi tujuannya bukan untuk mengganggu, mereka hanya butuh eksistensi kelompok," tegasnya.

Senada dengan itu, pakar politik sekaligus Direktur Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, serangkaian peristiwa yang terjadi memiliki sifat berdiri sendiri. 

"Mulai dari kerusuhan Wamena, demo mahasiswa, termasuk penusukan Menko Polhukam Wiranto memiliki agenda sendiri. Saya belum melihat indikator kuat untuk menggagalkan pelantikan Jokowi," ujar Karyono.

Tujuan utama dari pihak yang melakukan serangkaian aksi ini, hanya ingin mengganggu stabilitas keamanan nasional negara dan mendelegitimasi pemerintahan Jokowi di periode keduanya.