sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pindah ibu kota tak menjamin Kalimantan bakal sejahtera

"Pindah ibu kota buang-buang uang saja. Para pejabat pemerintah hanya akan terisolasi di kota baru."

Soraya Novika
Soraya Novika Minggu, 25 Agst 2019 21:55 WIB
Pindah ibu kota tak menjamin Kalimantan bakal sejahtera

Profesor Studi Kontemporer Indonesia dari Universitas Leiden, David Henley, mengatakan  rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan belum dibutuhkan saat ini.

“Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan justru berpotensi melepaskan para pejabat publik realitas sosial masyarakat Indonesia yang sesungguhnya,” kata David dalam diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (25/8).

David mengatakan demikian karena melihat contoh kasus yang terjadi di Nigeria pada 1976. Ketika itu, Nigeria memutuskan memindahkan Ibu Kota Lagos ke Abuja pada 1991. Setelah dipindahkan, Abuja perlu diakui menjadi kota paling maju di sana. Kota itu tampil penuh kemewahan sesuai yang rencana.

Namun celakanya, penduduk asli Abuja atau sekitar kota tersebut justru tak menikmati kemajuan dan kemewahan kota tersebut dari segi apa pun. 

"Saya melihat langsung yang terjadi di Nigeria, saya pernah bermalam beberapa kali di Abuja dan ini bukan Nigeria. Banyak politisi yang tinggal di lingkungan yang sangat artifisial, istimewa, dan terpencil itu, dan mungkin tidak baik untuk pengambilan keputusannya," katanya.

Menurut Henley, potensi seperti di Nigeria bukan tak mungkin terjadi juga di Indonesia. Apalagi pemerintah berencana memindahkan ibu kota di suatu tempat yang baru, di tengah-tengah belantara Pulau Kalimantan dengan anggaran mencapai Rp466 triliun. Padahal, di satu sisi Jakarta masih menyimpan segudang masalah ekonomi dan sosial sebagai cerminan kondisi Indonesia keseluruhan.

"Saya pikir itu buang-buang uang saja dan juga para pejabat maupun politisi akan terisolasi di kota baru yang megah, yang dibangun dengan indah di tengah-tengah Kalimantan, Sulawesi atau di mana pun itu. Mereka akan lebih cenderung kehilangan kontak dengan realitas populasi masyarakat secara umum," ucapnya.

Henly berpandangan, dana ratusan trilun itu sebaiknya digelontorkan untuk memperbaiki segala persoalan ekonomi dan sosial di Jakarta seperti penanganan banjir, kemacetan, dan ketimpangan. Menurutnya, ini lebih bisa menyelesaikan masalah di Jakarta sambil memperbaiki kondisi di daerah-daerah lainnya. 

Sponsored

“Seperti Jakarta yang dalam bahaya karena akan tenggelam, perlu banyak uang untuk mencegahnya. Itu mungkin sulit dicegah jika pemerintah anda tidak di Jakarta, mereka ada di tempat lain yang jauh," tuturnya.

Berita Lainnya