Polemik vaksin Nusantara, kubu BPOM jawab tudingan anggota DPR

Hingga saat ini, sebanyak 102 orang dan dua lembaga, yakni Kawal Covid-19 dan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), mendukung integritas dan independensi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dukungan ini menyusul tekanan politik kepada BPOM terkait Vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Kami, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, bersikap berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah,” ujar Anggota Transparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagjo dalam keterangan pers virtual, Sabtu (17/4).

Nama-nama yang dimaksud TII mulai dari mantan menteri, akademisi, epidemiolog, pengacara, pengusaha, pegiat antikorupsi, pekerja seni, hingga aktivis HAM. Di antaranya adalah Mustofa Bisri, Abdillah Toha, Ananda Sukarlan, Azyumardi Azra, Butet Kertaradjasa, Emil Salim, Goenawan Mohamad, Imam B. Prasodjo, Omi K. Nurcholish Madjid, Zainal Arifin Mochtar dan masih banyak nama-nama lainnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas membantah tudingan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena terkait BPOM menggalang dukungan tokoh nasional dalam polemik vaksin Nusantara. Melki sebelumnya menuduh BPOM bermain politik dengan memposisikan diri sebagai yang dizalimi pascasejumlah Komisi IX DPR ikut pengambilan sampel darah Vaksin Nusantara.

“Saya pikir itu tafsiran yang salah (tudingan Melki Laka Lena terkait menggalang dukungan), Kami tidak meminta izin siapapun. Inisiatif ini muncul secara alami dalam diskusi kami dalam WhatsApp grup gerakan sejuta antigen. Jadi, tidak ada hubungan (sama tudingan tadi), ini murni kepedulian kami sebagai warga (negara) yang waras,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menilai, pengembangan Vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah praktik uji klinik yang baik atau good clinical practice (GCP). untuk menghasilkan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, maka seluruh tahapan penelitian dan pengembangan harus sesuai dan mengikuti persyaratan good laboratory practice (GLP) dan good manufacturing practice (GMP).

“Terkait dengan vaksin dendritik, tentunya itu tahapan yang sudah selesai di tahapan kami ya. Kami sudah menilai, uji klinik fase I-nya, penilaian sudah diberikan sesuai dengan standar-standar yang harus berlaku,” ujar Penny dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/4).

Ia mengingatkan, semua pengembangan vaksin Covid-19 harus mengikuti berbagai tahapan uji klinik. Jadi, semua tahapan tidak bisa dilewati atau diabaikan. “Tentunya, (Vaksin Nusantara) akan kembali lagi juga ke tahapan belakang (uji klinis fase I). Tidak bisa lagi melangkah,” tutur Penny.

Urusan BPOM dengan Vaksin Nusantara, kata dia, sudah final dan tidak terlibat dalam kegiatan pengambilan sampel darah vaksin Nusantara yang diikuti oleh mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari; Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad; Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Leka Lana; Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR, Adian Napitupulu; Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay; menghadiri pengambilan sampel darah vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Rabu (14/4).

“Tentunya kami menunggu koreksi yang sudah akan dilakukan, apa yang sekarang terjadi itu di luar BPOM, dalam hal ini bukan kami yang menilai itu,” ucapnya.