PPP ingatkan menteri tak jadi beban politik Jokowi

Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dingatkan tidak membuat blunder yang membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara politik. Demikian ditegaskan, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani.

Menurut Arsul, seyogyanya semua menteri maupun jajaran pemerintah memiliki tekad untuk mengurangi beban politik dan ruang suudzon terhadap Presiden Jokowi dari elemen masyarakat manapun.

Pasalnya, setelah kontroversi Perpres bidang usaha investasi yang memasukkan minuman keras sebagai bidang usaha investasi yang akhirnya dicabut dan hilangnya frase agama dalam rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN), jajaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali disorot terkait kebijakan dan aturan di bidang pendidikan.

Lalu, sorotan terkait tidak tercantumnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021. Dalam Pasal 40 ayat 3 PP ini tidak tercantum Pancasila sebagai mata pelajaran. Sedangkan, Bahasa Indonesia tak tercantum tegas, hanya disebut bahasa saja.

"Melihat ini terus terulang dan menjelang kemungkinan adanya reshuffle kabinet, PPP sebagai partai koalisi pemerintah mengingatkan jajaran kabinet dan pemerintahan agar kedepan tidak terus-menerus menciptakan beban politik dan ruang suudzon (prasangka tidak baik) terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya," kata Arsul dalam keterangannya kepada Alinea.id, Senin (19/4).

Arsul menekankan, bahwa koordinasi yang baik harus dilaksanakan. Misalnya, pembahasan antar kementerian dan lembaga yang komprehensif atas hal-hal yang sensitif atau akan menarik perhatian publik harus dilakukan. 

Antar kementerian dan lembaga juga harus saling melakukan proofreading atas rancangan kebijakan atau aturan. "Ini tentu bisa dimulai dalam rapat kabinet atau rapat koordinasi di bawah kemenko yang bersangkutan," jelas Wakil Ketua MPR RI ini.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin meyakini reshuffle akan diumumkan Presiden Jokowi pekan ini. Namun, hingga mendekati akhir pekan, reshuffle tak juga diumumkan. Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek memunculkan spekulasi penggantian Nadiem Makarim dari kursi Mendikbud.