Mengapa Sri Mulyani tersingkir?

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani kena reshuffle bersama empat menteri lainnya di Kabinet Merah Putih (KMP). 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengaku tak khawatir pencopotan Sri Mulyani akan menimbulkan gejolak perekonomian. Menurut Bhima, tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama disuarakan oleh lembaga think tank dan masyarakat sipil. 

“Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” ujarnya kepada Alinea.id di Jakarta, Senin (8/9) lalu.

Sri Muyani, menurut Bhima, dianggap gagal mendorong kebijakan pajak yang adil, pengelolaan belanja yang hati-hati, serta kenaikan beban utang yang mempersempit ruang fiskal.

Pergantian ini, lanjut dia, membawa angin segar mengingat peran strategis Kementerian Keuangan dalam menopang visi ekonomi Prabowo yang menargetkan pertumbuhan tinggi, kemandirian pangan, industrialisasi, hingga pemerataan pembangunan.

Ia menekankan lima agenda mendesak bagi Menteri Keuangan yang baru. Pertama, perbaikan strategi penerimaan pajak dengan memperhatikan daya beli masyarakat, termasuk menurunkan PPN menjadi 8% dan menaikkan PTKP ke Rp7 juta per bulan. Pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif dan orang superkaya.

“Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan tanpa mengganggu layanan publik. Ketiga, restrukturisasi utang dengan skema debt swap dan debt cancellation. Keempat, mencopot pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan di BUMN. Kelima, evaluasi insentif fiskal yang selama ini lebih menguntungkan perusahaan besar ketimbang UMKM,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah rekomendasi itu realistis diwujudkan oleh Purbaya, Bhima menegaskan pihaknya akan menunggu langkah awal sang menteri. “Kita lihat satu minggu ini apa saja kebijakan terobosannya. Kalau tuntutan tidak dijalankan, kita siap kritik lebih keras,” tegasnya.

Pengamat ekonomi Anthony Budiawan melihat pergantian ini tidak mengubah arah besar visi ekonomi Prabowo. Pasalnya, hambatan selama ini justru terletak pada kapasitas Sri Mulyani.

“Menurut saya visi Prabowo sama saja. Tetapi, selama ini sulit dijalankan oleh Sri Mulyani,” ucapnya kepada Alinea.id, Senin (8/9).

“Kalau dilihat dari kebijakannya, sepertinya memang kapabilitasnya tidak mumpuni untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan, yakni mengelola keuangan negara dan fiskal,” tambahnya.

Dari sisi lembaga riset lain, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menganggap reshuffle ini tidak mengejutkan. Lantaran, Sri Mulyani sudah diprediksi tidak masuk Kabinet Merah Putih sejak awal. 

Esther menilai selama kepemimpinan Sri Mulyani, arah kebijakan fiskal berjalan stagnan. “Tidak ada terobosan kebijakan fiskal, hanya menjadikan pajak dan utang sebagai backbone penerimaan negara di APBN,” ujarnya kepada Alinea.id.