sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Respons kejaksaan terkait vonis terdakwa korupsi Asabri, Edward Seky

Edward tidak terbukti bersalah sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Immanuel Christian
Immanuel Christian Kamis, 09 Mar 2023 19:59 WIB
Respons kejaksaan terkait vonis terdakwa korupsi Asabri, Edward Seky

Majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun dan 9 bulan terhadap Edward Seky Soeryadjaya. Edward adalah terdakwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 sampai 2019.

Terkait hal ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum mengambil sikap untuk menentukan langkah selanjutnya. Begitu pula dengan Edward sendiri.

“Atas putusan tersebut, terdakwa dan penuntut umum menyatakan pikir-pikir,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, Kamis (9/3).

Dalam amar putusan, Edward tidak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Namun, Edward dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Maka dari itu, hakim membebankan pidana uang pengganti (UP) kepada Edward sebesar Rp32.721.491.200 dengan memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa sebesar Rp32.503.852.600 subsidair 1 tahun penjara.

Sponsored

Sebagai informasi, Mantan Direktur Ortos Holding itu  menerima uang Rp121 miliar dari penempatan saham SUGI. Tersangka Betty disebut menerima uang senilai Rp431 miliar dari rangkaian saham gorengan Asabri. Tersangka Rennier menerima uang senilai Rp254,2 miliar atas saham PT Evio Securittas.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid