Rugikan Jokowi, stafsus milenial lebih baik dibubarkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapakan batu sandungan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tindakan yang dilakukan staf khusus (stafsus) milenialnya sangat merugikan orang nomor satu di Indonesia itu.

Tiga Stafsus Milenial Presiden, yakni Andi Taufan Garuda Putra, Adamas Belva Syah Devara, dan Gracia Billy Mambrasar. Ketiganya, telah melakukan maladministrasi, indikasi nepotisme, conflict of interest. Bahkan, satu dari mereka dianggap melanggar etik dengan menunjukkan sikap pongah kepada khalayak.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor mengatakan, apa yang telah dilakukan Stafsus Milenial Jokowi sejatinya merupakan konsekuensi dari makna milenial di lingkaran Istana, yang selama ini tidak diikuti oleh satu seleksi berintegritas dan parameter kapabilitas.

"Jadi ini milenial bagi Jokowi. Akhirnya jatuh pada masalah sekadar mencari popularitas dan sekadar untuk aspek politik pencitraan," kata Firman saat dihubungi Alinea.id, Kamis (16/4).

Menurut Firman, ini efek kebiasaan Jokowi atau orang-orang di sekelilingnya yang kerap kali mengumbar hal-hal yang sifatnya sensasional. 

Sejak awal, kata dia, sudah banyak kritikan terhadap stafsus ini. Terlepas dari gaji mereka yang cukup tinggi, kata Firman, memilih stafsus milenial dianggap sudah menjadi masalah dalam pandangan politik Presiden.

Firman memaparkan, biasanya stafsus di negara-negara maju adalah mereka yang memiliki keutamaan kompetensi level dunia. Sebagai contoh, Lee Kuan Yew. Lee disebutkan sebagai sosok itu sudah menjadi stafsus di banyak pemerintahan.

"Sehingga memang harusnya orang-orang seperti itu. CEO level senior atau orang-orang yang punya kematangan berpikir, ahli-ahli teori seperti Anthony Giddens dan sebagainya. Levelnya harus seperti itu yang memang memiliki pengalaman banyak dan tahu banyak persoalan, serta juga memiliki kearifan dan kebajikan," bebernya.

Kearifan dan kebijakan tersebut, menurut Firman, muncul dari pengalaman-pengalaman yang dilalui. Tidak instan, seperti generasi milenial yang dipilih Presiden Jokowi.

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menyatakan, generasi milenial hanya satu generasi yang kebetulan memiliki produk menarik di era tertentu. Mereka belum cukup matang dan jatuh bangun, serta memahami politik secara umum. Imbasnya, tidak memiliki etika politik yang baik.

"Apa yang dilakukan oleh si Garuda itu,  satu hal yang sangat menjadi esensi untuk dilawan oleh para reformer ketika menjatuhkan Soeharto. Tapi mungkin dia belum lahir atau dia belum paham, sehingga dia tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kasus nepotisme, kasus kolusi," terang dia.

Firman mengaku tidak menyalahkan stafsus tersebut. Yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini adalah Presiden yang telah memilih dan menggunakan jasa mereka.

Firman menilai, stafsus belum matang melihat permasalahan kehidupan, sehingga tidak sensitif. Mereka juga tidak mampu berpikir komprehensif. Artinya masih belum bisa mengkaji semua sisi, mulai dari aspek yang paling administratif dalam politik, statistik, hingga etik.

"Ini kan sejatinya tidak bisa didapat dengan sekejap mata, butuh proses. Dari segi psikis juga masih sangat labil. Nafsu untuk berlomba terlihat keren. Itu kan, ada dalam benak generasi mereka. Akhirnya, juga mendekati camat-camat dan mereka anggap wajar," tegas Firman.

Oleh karena itu, Firman berharap, Presiden Jokowi bisa mengkaji ulang keberadaannya. Apakah, mengganti beberapa orang atau membubarkan stafsus. Semua wajib dipikirkan Jokowi, kecuali jika Presiden masih mau mempermalukan dirinya sendiri.

Firman sendri menganjurkan, agar sebaiknya posisi stafsus milenial dibubarkan. Pasalnya, perannya tidaklah urgen dalam menggerakaan roda pemerintahan.

"Kalau kita melihat, dari bocornya sekian juta per bulan uang-uang negara buat hal-hal yang tidak penting digunakan mereka. Mengapa harus dipertahankan? Bubarkan saja sudah, enggak penting itu," tutupnya.

Krtitikan Stafsus Milenial Jokowi.

Sebelumnya, Stafsus Milenial Presiden, Andi Taufan Garuda Putra, mengirim surat meminta para camat di seluruh Indonesia untuk mendukung program kerja sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19, yang dikerjakan perusahaan miliknya PT Amartha Mikro Fintek.

Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 disertai kop Garuda Pancasila yang dilengkapi tulisan Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia, ditujukan kepada para camat di seluruh Tanah Air.

Isi surat itu menyebutkan, bahwa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menginisiasi program Relawan Desa Lawan Covid-19 sudah melakukan kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), dalam menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.

Lain Garuda lain Adamas Belva Syah Devara. Namanya menjadi sorotan usai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demisioner Partai Demokrat, Rachland Nasidik mengkritisi, keterlibatan aplikasi Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.

Ruangguru merupakan perusahaam startup yang diinisiasi oleh Belva bersama rekannya, Iman Usman. Rachland mengatakan, sejak awal kebijakan Kartu Prakerja sungguh tidak perlu. Karena itu, ia semakin menyesalkan kebijakan tersebut setelah mengetahui perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra merupakan miliki Stafsus Milenial Presiden.

"Perusahaan yang dipimpin Stafsus Milienial Presiden, jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu pra kerja. Total anggaran dari negara: Rp 5,6 triliun," tulis Rachland dalam unggahan di akun Twitter pribadinya, @RachlanNashidik, Rabu (15/4).

Lantas, Rachlan mengaitkan keterlibatan Ruangguru ini dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

"Kini kita tahu apa guna pasal kekebalan hukum dalam Perppu Covid-19 itu," pungkas dia.

Sementara itu, Garuda dan Belva, Gracia Billy Mambrasar menjadi sorotan lantaran keterangan pekerjaan yang ia tulis dalam akun LinkedIn pribadinya. Billy menjelaskan, posisinya sebagai stafsus Jokowi yang setingkat dengan menteri dan dapat melapor langsung ke Presiden Jokowi.