sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Satpol PP pukul wanita hamil, DPD soroti dampak Covid-19

"Sebagai bagian dari masyarakat, petugas pun bisa mengalami konflik batin."

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 15 Jul 2021 12:25 WIB
Satpol PP pukul wanita hamil, DPD soroti dampak Covid-19

Anggota DPD, Abdul Rachman Thaha, menyayangkan sikap anggota Satpol PP Gowa, Sulawesi Selatan, yang memukul ibu hamil 9 bulan saat razia di tengah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Korban kontraksi dan pingsan setelah dianiaya pelaku.

"Tidak bisa dibenarkan melakukan pemukulan, apalagi jika warga tidak memperlihatkan gelagat melakukan kekerasan. Maka, petugas sepatutnya tetap mengendalikan diri dan menggunakan pendekatan persuasif. Kini kita nantikan kronologi peristiwa dari versi Satpol PP setempat," katanya kepada Alinea.id, Kamis (15/7).

Di sisi lain, menurut Abdul, peristiwa ini menunjukkan aparat yang bertugas di lapangan bisa kelelahan. Pangkalnya, terus-menerus melakukan penertiban sekaligus menjadi panutan dalam nyaris 2 tahun.

"Sebagai bagian dari masyarakat, petugas pun bisa mengalami konflik batin. Pada satu sisi, mereka sadar ada tugas yang harus mereka jalankan. Pada sisi lain, mereka menyaksikan banyaknya kesempitan hidup yang dialami masyarakat di lapangan dan boleh jadi kesempitan itu semakin menjadi-jadi akibat tugas penertiban yang tengah mereka laksanakan," tuturnya.

"Ringkas kata, semua lapisan masyarakat baik yang berseragam maupun tidak berseragam sama-sama bisa tertekan dan itu berdampak terhadap ketenteraman hidup mereka," sambung dia.

Berkaca dari kasus di Gowa, Abdul mengatakan, ada empat konsekuensi yang perlu dipetik. Pertama, masyarakat dan petugas perlu mengendalikan diri dan menjauhi perbuatan yang memprovokasi.

Kedua, memahami adanya eskalasi situasi mengarah pada keresahan sosial dan gesekan antawarga akibat kesulitan multidimensi saat pandemi. Pemerintah pusat sepantasnya menginsafi, bahwa proyek-proyek infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota baru harus diturunkan prioritasnya.

"Kenaikan alokasi anggaran infrastruktur di satu sisi dan ketidakcukupan alokasi anggaran kesehatan dan sosial di sisi lain merupakan bukti kejanggalan, ketidakpekaan, serta ketidaktepatan dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional. Presiden Jokowi, yang dulu dianggap merepresentasikan wong alit, semestinya tidak sulit memahami hal itu," paparnya.

Sponsored

Ketiga, otoritas penegakan hukum, terutama kepolisian, sedapat mungkin tak menerapkan cara-cara pidana dalam menangani gesekan di lapangan.

Demikian pula terhadap kritik-kritik yang semakin lama kian masif ditujukan ke pemerintah. Kaum terdidik dan kalangan tak terdidik membutuhkan ruang seluas-luasnya untuk mengungkapkan perasaan putus asa (hopeless) dan ketidakberdayaan.

Menurut Abdul, perasaan tersebut merupakan wujud ketakutan mereka akan risiko kolapsnya negara. "Berhadapan dengan itu semua, komitmen Kapolri yang bertekad mengedepankan mekanisme keadilan restoratif sangat dinantikan realisasinya."

Terakhir, kondisi berat akibat pandemi menjadi pelajaran penting dalam rangka mencari pemimpin di masa depan. Sayangnya, sepinya partai politik (parpol) dalam menyikapi situasi kontemporer menandakan adanya jarak lebar antara elite dengan masyarakat.

"Apabila parpol tidak lagi kuasa menjalankan peran penyeimbang mereka dalam demokrasi nasional, maka setidaknya jangan halangi masyarakat kebanyakan yang ingin menyuarakan aspirasi mereka, termasuk memilih pemimpin lokal dan nasional mereka," jelasnya.

"Tidak sedikit orang kita yang mempercayai ratu adil sebagai 'mekanisme alam' dalam mencari pemimpin. Dengan memakai logika itu, berikan kesempatan seluas-luasnya kepada segenap warga negara untuk menjadi ratu adil. Tidak satu pihak pun yang pantas menghambat kedatangan ratu adil," tandasnya.

Berita Lainnya