Sederet skenario yang bisa menggagalkan Anies dapat tiket capres

Langkah bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Bawesdan dalam pemilihan umum (Pemilu) Presiden 2024 diprediksi tak akan mulus. Banyak pihak khawatir mantan Gubernur DKI Jakarta itu kalah bahkan sebelum kampanye dimulai.

Analisis LSI Denny JA, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan Anies gagal mendapatkan tiket Pemilu 2024. Hal itu dipengaruhi terganggunya partai-partai pengusung, yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem. 

Salah satu yang diramal akan 'menjegal' Anies adalah ketuk palu Mahkamah Agung (MA). Diketahui, Mei 2023 lalu, Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke MA agar kepengurusannya disahkan. 

Jika Demokrat versi Moeldoko yang disahkan, besar kemungkinan Partai Demokrat tak mendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2024.

"Berganti pimpinan yang sah di Partai Demokrat, berganti pula calon presiden yang diajukan," tulis riset tersebut, dikutip Selasa (6/6). 

Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sendiri termasuk yang paling awal membuat pernyataan. Saat itu AHY menyebut gugatan hukum Moeldoko terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali (PK) ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024.

Faktor lain adalah kasus hukum yang menimpa petinggi Partai Nasdem. Yaitu, kasus korupsi Rp8 triliun yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate.

"Pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Namun konteks dan suasana politik masa kini mudah saja menafsir peristiwa ini juga sebagai bagian dari tekanan politik," lanjut riset itu.

Riset tersebut menyebut banyak menteri dan mantan menteri yang potensial bermasalah secara hukum. Pemberantasan korupsi atas Johnny Plate dianggap tebang pilih.

"Ia pisau yang tajam untuk oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi," sambung riset tersebut.

Kemudian, banyak pemberitaan yang menyebut bisnis Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkena dampak setelah mendeklarasikan Anies sebagai bacapres Nasdem. Jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti. Usaha properti milik Surya Paloh senilai Rp8 triliun macet lantaran disebut kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank pelat merah.

Jika Partai Demokrat atau Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket capres Anies gagal didapat. Sebab, tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20% untuk pencalonan presiden.

Partai Nasdem periode 2019-2024 mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 59 kursi atau setara dengan 10,26%. Sedangkan Partai Demokrat mempunyai kursi di Senayan sebanyak 54 kursi, setara 9,39%.

Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya kursi sebanyak 50 kursi, setara 8,70%. 

Jumlah kursi dari Nasdem, Demokrat, dan PKS yang menamakan sebagai koalisi perubahan itu sebanyak 163 kursi alias 28,35%.

"Tanpa kehadiran Anies Baswedan sebagai capres, maka Pilpres 2024 hanya diikuti oleh All The President’s men: head to head Prabowo versus Ganjar."