Taliban kuasai Afghanistan, Eks kepala BNPT: PR Indonesia makin banyak

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai, tidak heran dengan jaringan teroris Jemaah Islamiah (JI) yang memiliki penghubung dengan Taliban. Hingga kini, bahkan ustaz-ustaz muda lulusan Universitas Al Azhar, Mesir, juga dinilai berhubungan dengan Taliban.

Dirinya menerangkan, Taliban sengaja mengembangkan jejaring transnasional untuk menyebarkan radikalisme dan terorisme. Karenanya, pekerjaaan rumah (PR) saat ini semakin banyak, seperti mengantisipasi semangat berjihad eks napi teroris. Namun, yang paling berbahaya adalah para pemain di tataran politik.

"Yang memanfaatkan mereka-mereka ini sekarang ini sudah mulai terjadi itu, polemik-polemik ada seruan untuk segera mendeklarasi itu secara formal, pengakuan Indonesia terhadap pemerintahan Taliban," ucapnya dalam webinar, Minggu (5/9).

Menurut Ansyad, polemik tersebut semakin bermasalah seiring dengan bermunculannya narasi-narasi kebencian terhadap pemerintah. Padahal, Indonesia kini bersikap tunggu dan lihat (wait and see) dalam merespons deklarasi kekuasaan Taliban di Afghanistan.

Indonesia, sambungnya, menunggu sikap Amerika Serikat (AS) hingga Inggris. Pun melihat bagaimana realisasi komitmen awal pemerintahan Taliban. "Ini pasti ruwet."

Katanya, komitmen Taliban yang paling disorot dunia internasional adalah posisi perempuan. Taliban kerap berjanji akan menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih baik. “Tetapi, beberapa hari yang lalu, dia sudah berubah (dengan mengatakan) perempuan (harus hidup) berdasarkan syariah," jelasnya.

"Ini yang kita tunggu karena posisi wanita didiskriminasi itu menurut mereka sesuai dengan syariah,” imbuh dia.

Ansyad menilai, Taliban berpotensi ingkar janji atas komitmennya terhadap posisi perempuan lantaran sudah terjadi konflik sebelum membentuk pemerintahan resmi. "Berarti jalan di tempat, baru kemarin juga mengatakannya,” ucapnya.

Taliban sebelumnya berjanji mengizinkan perempuan untuk bekerja, belajar, dan aktif dalam kegiatan masyarakat bahkan mengumumkan amnesti kepada perempuan yang ingin bergabung dalam pemerintahannya. Selain itu, takkan mewajibkan burkak dan memenuhi hak perempuan dalam Islam.