Tangkal banjir, pemerintah bangun sembilan bendungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun sembilan bendungan di sejumlah wilayah. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan bencana banjir di beberapa daerah.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi, menargetkan pembangunan sembilan bendungan tersebut rampung pada 2023. Pembangunan sembilan bendungan tersebut menelan biaya hingga Rp21 triliun.

Bendungan tersebut dibangun di sejumlah daerah yakni, Jenelata Provinsi Sulawesi Selatan, Pelosika Provinsi Sulawesi Tenggara, Jragung Provinsi Jawa Tengah, Riam Kiwa Provinsi Kalimantan Selatan, Tiro Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Kemudian, Budong-Budong Provinsi Sulawesi Barat, Ameroro Provinsi Sulawesi Tengah, Mbay Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Tiu Suntuk Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Jenelata itu bisa menampung 224 juta meter kubik/detik, Pelosika bisa lebih 590 juta meter kubik/detik, Jragung 129 juta meter kubik/detik, Riam Kiwa 110 juta meter kubik/detik, Tiro 41 juta meter kubik/detik, Budong-Budong 65 juta meter kubik/detik, Ameroro 55 juta meter/kubik, Mbay Nagekeo 2.853 meter kubik/detik, Tiu Suntuk bisa 56 juta meter kubik/detik,” kata Hari dalam Jumpa Pers di Ruang Media Center Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Rabu (30/1).

Sejak 2015 hingga saat ini, Pemerintah sedang membangun 39 bendungan. Diperkirakan 39 bendungan tersebut dapat mereduksi banjir hingga 7.101 meter kubik/detik.

Selain itu, bendungan yang sudah selesai tahap pembangunannya hingga 2018 berjumah 17 buah dan dapat mereduksi banjir sampai 3.400 meter kubik/detik.

“Apabila 65 bendungan itu selesai, maka itu akan berkontribusi untuk mereduksi banjir 13.300 meter kubik/detik,” katanya,” ujarnya.

Kementerian PUPR akan membuat program pengendalian banjir, seperti melakukan normalisasi sungai seluas 131,19 km di beberapa wilayah, membangun polder/kolam retensi, dan membangun sistem pompa air sebanyak dua unit yang telah terpasang di Sungai Bendung Palembang dan di Kali Sentiong Jakarta.

Namun Kementerian PUPR masih menemukan beberapa kendala, seperti pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Sunter, hingga Sungai Tondano di Manado.