sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tuah tilang elektronik dan akal-akalan pengendara nakal

Masih ada pengendara bengal yang berupaya "mengakali" pantauan kamera tilang elektronik.

Ayu mumpuni Marselinus Gual
Ayu mumpuni | Marselinus Gual Sabtu, 03 Apr 2021 06:13 WIB
Tuah tilang elektronik dan akal-akalan pengendara nakal
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Kabar berlakunya sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) atau tilang elektronik pada 22 Maret 2021 ternyata masih belum sampai ke telinga sejumlah pengemudi ojek online (ojol). Demi menyunat waktu antar penumpang dan barang, sebagian driver ojol bahkan masih melanggar aturan berlalu lintas. 

Sofyan Eko salah satunya. Meski sadar kamera CCTV makin banyak di jalan raya, ia mengaku tidak tahu sistem tilang digital itu ternyata telah resmi diterapkan. Selama sepekan terakhir, Eko juga masih sering "nakal" saat berkendara di jalan raya Ibu Kota. 

"Saya sering ngelawan arus, nerobos lampu merah kalau di daerah Mampang. Di situ kan yang ke arah Tendean macet kalau pagi," ujar Eko saat berbincang dengan Alinea.id di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (29/3) malam.

Kamera ETLE belum terpasang di jalan-jalan kecil di kawasan Mampang dan Tendean. Saat ini, kamera ETLE masih baru dipasang di jalan-jalan arteri dan ruas jalur TransJakarta, semisal di jalur Benhil ke arah Blok M, Bidara Cina ke arah Otista, MH Thamrin-Gondangdia, dan Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah. 

Menurut Eko, hingga kini belum ada sosialisasi khusus dari pihak perusahaan penyedia aplikasi. Padahal, perusahaan biasanya rajin mengabarkan kebijakan pemerintah yang berdampak pada sistem pelayanan ojek daring.

Jika tidak terpaksa, Eko mengaku ia sebenarnya tak mau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Namun, terkadang ia bertemu penumpang yang memaksanya melanggar aturan. "Tidak mau pakai helm karena alesan dekat atau minta buru-buru sampe saya disuruh nerobos lampu merah," tuturnya. 

Eko sebenarnya mendukung aturan yang ketat bagi pelanggar rambu lalu lintas. Namun, Eko keberatan dengan besaran denda yang harus ditanggung dalam sistem ETLE. "Karena kan mesti deposit Rp500 ribulah (kalau didenda). Ini lihat, udah malem saja, baru dapat uang Rp72 ribu," kata dia. 

Pengakuan serupa diutarakan Suryadi, pengemudi ojol lainnya. Menurut dia, banyak rekannya yang terkena tilang setelah sistem ETLE berlaku. Namun, mereka mengeluh terpaksa melanggar aturan berlalu lintas karena didesak pelanggan. 

Sponsored

"Dilema juga buat para driver ikut (kata-kata penumpang). Penumpang itu juga suka lapor ke kantor kalau driver tidak mengikuti penumpang," kata Suryadi kepada Alinea.id. 

Dalam situasi seperti itu, menurut Suryadi, pihak aplikator juga kerap lebih pro kepada penumpang. Alhasil, banyak pengemudi ojol yang akunnya ditangguhkan. "Akhirnya, tidak bisa mencari nafkah lagi," imbuh dia.

Total ada 12 kepolisian daerah (polda) yang memberlakukan tilang elektronik, semisal Polda Metro Jaya, Polda Riau, Lampung, dan Jawa Tengah. Untuk memantau pelanggaran di berbagai ruas jalan raya, sebanyak 244 kamera CCTV tambahan dioperasikan di wilayah hukum 12 polda tersebut. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), setidaknya ada 10 pelanggaran yang diintai kamera ETLE, di antaranya melanggar rambu dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk pengaman, mengemudi sambil mengoperasikan ponsel, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan helm bagi pemotor. 

Khusus di DKI Jakarta, sistem tilang elektronik untuk pemotor sebenarnya telah berlaku sejak Februari lalu. Uji coba juga sudah digelar Polda Metro Jaya sejak tiga tahun lalu. Namun demikian, masih banyak pemotor nakal yang berupaya mengakali sistem digital itu. 

Beberapa waktu lalu, misalnya, kamera CCTV Polda Metro Jaya sempat mengabadikan pengemudi ojol yang menerobos jalur TransJakarta. Untuk menghindari tilang, si pemotor nakal mengemudi sambil menutupi pelat nomor motornya dengan tangan. 

Pemotor bandel menutupi pelat nomor kendaraannya dengan tangan saat menerobos jalur Transjakarta, Februari 2021. /Foto TMC Polda Metro Jaya

Jumlah pelanggaran menurun

Meski begitu, menurut Kasubditdakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Abrianto Pardede, tilang elektronik efektif menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas. Itu setidaknya terlihat dari hasil evaluasi penerapan sistem ETLE selama sepekan terakhir. 

Penurunan signifikan tercatat terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Pada hari pertama sistem ETLE diberlakukan, tercatat ada 1.900 pelanggaran lalu lintas. Namun, angkanya turun menjadi  1.500 pelanggaran pada hari terakhir dalam sepekan. 

Di Polda Riau pun serupa. Pada hari pertama tilang elektronik berlaku, tercatat ada 2.700 pelanggaran lalu lintas. Pada hari terakhir dalam sepekan, jumlah pelanggaran yang tercatat hanya 2.200 kasus.

“Artinya, di Jatim (jumlah pelanggaran lalu lintas) mengalami penurunan hingga 6,24% dan di Riau mengalami penurunan hingga 13%," ujar Abri, sapaan akrab Abrianto, saat dihubungi Alinea.id, Senin (29/3).

Tanpa merinci persentasenya, Abri mengatakan jenis pelanggaran yang paling banyak terekam kamera ialah tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Pelanggar paling dominan ialah pengguna kendaraan roda dua.

Pelanggaran lalu lintas salah satu penyumbang naiknya jumlah kasus kecelakaan di Indonesia. Berdasarkan data Korlantas Polri, sepanjang 2019 ada sebanyak 116.411 kecelakaan yang terjadi. Jumlah tersebut naik 6,59% jika dibandingkan angka pada 2018, yakni 109.215 kejadian.

Pada periode Januari-Oktober 2020, Korlantas Polri mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 83.715 peristiwa. Tercatat ada 19.320 korban meninggal dunia, 8.995 orang mengalami luka berat, dan 95.134 orang luka ringan akibat kecelakan.

Sejauh ini, menurut Abri, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan tilang elektronik. Kamera beroperasi maksimal dan petugas juga sudah paham mekanisme tilang karena sudah diuji coba sebelumnya. "Kami akan terus evaluasi dan perbaikan untuk penerapan ETLE tahap dua di bulan April," kata Abri. 

Soal pengemudi yang berdalih belum tahu pemberlakuan ELTE, Abri mengatakan, Polri sudah gencar menggelar sosialisasi. Polri juga telah mendirikan sejumlah posko pengaduan di berbagai titik bagi warga yang terkena tilang. 

Menurut dia, kebanyakan warga yang ditilang mendatangi posko karena adanya gangguan di situs pembayaran. "Kalau satu hari kami menindak 300 kasus, hanya 50 sampai 100 orang yang mengadu dan itu karena minta dipandu cara ngurusnya saja," kata dia. 

Penurunan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas juga terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo, jumlah kasus pelanggaran turun hingga 64% setelah ETLE resmi berlaku. 

"Semakin lama orang yang melanggar aturan lalu lintas yang tertangkap kamera lalu lintas itu semakin menurun. Artinya, ETLE efektif untuk meningkatkan dispilin berlalu lintas masyarakat," kata Sambodo kepada Alinea.id di Jakarta, Selasa (30/3).

Menurut Sambodo, saat ini terdapat 98 kamera ELTE statis dan 30 ETLE mobile untuk menindak pelanggar lalu lintas di Jakarta. ELTE statis yang dipasang di sejumlah ruas jalan mampu mendeteksi nomor kendaraan, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran.

Adapun kamera ETLE mobile terpasang di helm petugas dan mobil patroli di lapangan. Bukti dari kamera mobile, kata Sambodo, utamanya bakal dipakai sebagai sanggahan jika pengemudi tidak mengakui pelanggaran yang ia lakukan.  

"Foto yang dia (petugas) ambil atau video yang dia ambil di helmcam atau dashcam itu kemudian bisa menunjukkan dengan jelas pelanggarannya," jelas Sambodo. 

Sejauh ini, menurut Sambodo, kamera ETLE bisa dioperasikan relatif dengan lancar. "Kendala lebih kepada teknis, ya. Artinya perawatan kamera-kamera, terus kemudian ada beberapa kendala jaringan. Tapi, itu kan masih kontrak, ya. Jadi, masih dalam perawatan-perawatan," kata dia.

Pengendara kendaraan bermotor melintas di jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/1/2020). Foto Antara/Didik Suhartono.

Benahi mentalitas personel 

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengapresiasi langkah Polri memberlakukan sistem tilang elektronik. Menurut dia, penerapan ETLE di tahap awal sudah cukup baik.

"Tapi, memang harus dikembangkan lagi ETLE ini di titik-titik rawan, titik-titik rawan pelanggaran dan kejahatan," kata Bambang saat dihubungi Alinea.id, Kamis (1/4).

Untuk mengantisipasi kekurangan kamera ETLE, menurut Bambang, Polri harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk wilayah DKI Jakarta, misalnya, Polda Metro Jaya bisa kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta melalui program Smart City.

"Di DKI Jakarta beberapa tahun lalu sudah ada upaya untuk membuat jaringan CCTV di beberapa titik. Tidak tahu sejauh mana progresnya, tapi ini bisa kerja sama dengan kepolisian terkait dengan tilang elektronik ini," kata Bambang.

Selain memperluas jangkauan, menurut Bambang, Polri juga harus tetap memperhatikan pembenahan mentalitas petugas di lapangan. Ia khawatir sistem tilang elektronik tetap disiasati oleh petugas-petugas yang membandel.

"Jangan sampai teknologi yang sudah cukup bagus kemudian mentalitas anggota sendiri yang masih kurang. Makanya, konsistensi dalam penegakan aturan sangat penting di situ. Di beberapa kasus kan, orang ditilang pakai bukti elektronik, kemudian di titik tertentu masih juga muncul pungli," ujar Bambang.

Infografik Alinea.id/Bagus Priyo

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan personel kepolisian juga harus diterjunkan untuk mengawasi kawasan-kawasan rawan macet dan pelanggaran lalu lintas yang tidak diawasi kamera ETLE. 

"Polisi tetap harus menegakkan aturan, misalnya, pelanggar diberi peringatan atau ditilang. Patroli lalu lintas di wilayah-wilayah padat atau macet juga harus sering dilakukan untuk membantu melancarkan arus lalu lintas," kata dia kepada Alinea.id

Menurut Poengky, Polri juga harus aktif mendorong masyarakat turut berpartisipasi. Selain penegakan aturan, kepolisian juga bisa membangun kesadaran tertib berlalu-lintas lewat kerja sama sosialisasi dengan sekolah, universitas, serikat-serikat buruh, dan perusahaan.

"Budaya tertib berlalu lintas itu menunjukkan tingkat peradaban masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga harus belajar disiplin dan taat aturan," kata Poengky. 

Berita Lainnya