Warga tolak pencari suaka, Gubernur Anies angkat tangan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan kasus penolakan warga terhadap para pencari suaka kepada pemerintah pusat. Karena bukan warga negara Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang menghadapi persoalan ini.

"Kita berharap hal itu bisa dikelola dan kita juga mengharapkan pemerintah pusat bisa lebih cepat menyelesaikan ini secara permanen," ujar Anies Baswedan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/7).

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya akan tetap membantu para pencari suaka. Hal ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan, dan terjadi di wilayah Ibu Kota.

"Karena ini bukan kewenangan kami sebetulnya, tapi karena kenyataannya mereka (imigran) ada di wilayah Jakarta, maka kita membantu sebatas aspek kemanusiaannya," ucapnya.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar para imigran. Penyediaan kebutuhan pangan seperti makanan dan minuman, disediakan jajaran Anies untuk memenuhi kebutuhan harian para pencari suaka. 

Namun Anies menekankan pihaknya tak bisa menyediakannya secara permanen.

"Tapi kami belum melihat dalam jangka panjang, karena harus ada solusi permanen. Dan itu bukan dari Pemprov DKI," ujarnya.

Menurutnya, tanggung jawab para pengungsi ini berada sepenuhnya pada Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (The United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR). Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di bagian imigrasi, juga memiliki otoritas tersebut.

Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta memang telah memfasilitasi para pencari suaka dengan menyediakan tempat penampungan yang berada di Gedung Eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat sejak Kamis (11/7) lalu. 

Selain itu, dibantu oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemprov DKI Jakarta turut menyediakan makanan dua kali sehari dan fasilitas seperti selimut dan tenda, untuk para pencari suaka di sana. 

Anies mengaku, belum tahu sampai kapan Pemprov bisa membantu para pencari suaka yang jumlahnya terus bertambah.

"Jangka panjangnya bagaimana, tentu kami tidak bisa memastikan seperti apa, karena bukan kewenangan kami," katanya.

Hingga kini tercatat ada lebih dari 1.100 pencari suaka yang mengungsi di lapangan bekas Kodim Kalideres. Mayoritas pencari suaka berasal dari Afghanistan, Suriah, dan Pakistan. 

Merujuk data UNHCR Indonesia, per Mei 2019, jumlah pengungsi dan pencari suaka di seluruh Indonesia sebanyak 13.997 orang yang tersebar di Jakarta, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Makassar, dan Kupang.

Mereka datang dari 43 negara. Mayoritas pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berasal dari Afganistan, Somalia, dan Myanmar.

Sedangkan berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah para pencari suaka yang berada di penampungan Gedung Eks Kodim mencapai sekitar 1.200 hingga 1.400 pengungsi.