Waspada, reuni 212 ditunggangi HTI

Rencana aksi reuni 212 di Monumen Nasional pada Minggu (2/12) perlu diwaspadai ditunggangi oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Rencana Persaudaran Alumni (PA) 212 yang akan menggelar aksi reuni di Monas, memang tengah menjadi polemik di tengah masyarakat. Ada yang mendukung, tak sedikit pula yang menolak aksi reuni 212.

Persaudaraan alumni (PA) 212 merupakan kumpulan massa yang merujuk pada aksi unjuk rasa yang digelar pada 2 Desember 2016. Aksi yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjadi terpidana kasus penodaan agama.

Bukan tanpa alasan polemik mencuat, pasalnya rencana tersebut digelar di tengah situasi politik yang memanas. Tak bisa dipungkiri, residu konflik Pilkada DKI Jakarta 2017 turut terbawa dalam aksi reuni tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Sukron Kamil, menilai aksi reuni 212 tersebut memang berniatan politis. Sebab, tak bisa dipungkiri, kelompok Islam ini memiliki afiliasi dengan salah satu pasangan calon yang berlaga di Pilpres 2019.

Syukron menjelaskan, belakangan memang gerakan Islam garis kanan sedang mengalami penguatan. Hal itu seiring dengan adanya eskalasi politik yang memanas. 

"Apalagi FPI (Front Pembela Islam) saat ini dia sedang menikmati wilayah-wilayah politis, karena keterikatannya dengan Prabawo, dan saya kira ini juga menjadi penyebab kenapa Islam garis kanan bergerak," paparnya kepada Alinea.id, Jumat (30/11).

Tak hanya FPI, Syukron juga memprediksi unsur HTI pun akan turut serta dalam reuni ini. Menurut pandangannya, HTI memiliki sikap politik yang sama dengan FPI. Terlebih setelah dibubarkan oleh pemerintah. 

Selain itu, sambungnya, jika dilihat dari perjalanannya, HTI kerap kali menggunakan cara-cara terselubung dalam menjalankan aksinya.

Menurut dia, HTI ini akan merasa kelompok yang didzalimi oleh pemerintah setelah dibubarkan. Pun demikian dengan FPI yang merasa pimpinannya didzalimi.

"Saya kira HTI akan menunggangi gerakan ini. Kehebatan HTI ada pada Takiyah-nya. Takiyah adalah kemampuan untuk tak menyebutkan secara harfiah kekuatan mereka. Lihat saja bagaimana dia membuat basis di perguruan tinggi," ungkapnya.

Senada, Komandan Barisan Ansor Serbaguna Nadhlatul Ulama (Banser) Nurzaman, menyatakan cara dakwah yang dilakukan FPI dan HTI memiliki potensi ke arah yang intoleran. Sebab, kerap kali mereka mengklim pihaknya yang paling benar dalam memandang ajaran Islam.

"Secara akidah mereka menjurus ke arah yang intoleran karena kerap mengklaim pihaknya yang paling benar," paparnya dalam diskusi publik, di Mampang, Jakarta, Jumat(30/11).

Kendati demikian, Nurzaman tak mempermasalahkan rencana alumni 212 yang ingin menggelar reuni pada Minggu (2/12) besok. Menurut dia, aksi itu merupakan hak dari semua pihak dalam negara demokrasi.

"Sebagai negara demokrasi tentu kita tak menghalangi mereka. Tapi apabila ini jadi sangat politis, karena saya dengar akan ada kelompok radikal juga dan membuat kondisi gaduh, itu yang membuat masalah. Kalau kami dari GP Ansor diimbau oleh PBNU untuk tak ikut serta dalam reuni itu," paparnya.

Aksi politis

Secara terpisah, Direktur Riset Demokrasi dan Isu Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan, aksi reuni 212 sulit dipercaya tidak bernuansa politis. 

"Tiap gerakan massa selalu membawa misi politik, terlebih dalam manifes penyelenggara ada nama tokoh-tokoh dari kubu 02," katanya saat berbincang dengan Alinea.id.

Dia menilai, aksi reuni 212 dalam perspektif demokrasi tidak menyalahi koridor kelaziman, terutama soal kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. 

"Anggap saja, reuni tersebut tidak mengampanyekan calon presiden 02 (Prabowo-Sandi), tetapi gerakan itu membawa misi menolak kubu yang di asosiasikan sebagai musuh mereka," ujarnya.

Dia juga tidak menapik, kemungkinan reuni 212 dijadikan kampanye terselubung. Sebab, sejauh ini banyak tokoh yang namanya aktif sebagai penggerak, berada di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dia menilai, aksi dengan menggerakan massa seperti itu, merupakan langkah cerdas. Sebab, akan sulit disebut melanggar aturan kampanye, meskipun ada simbol yang dibawa dan menunjukan hal itu merupakan kampanye.

"Barangkali ini bisa disebut kampanye politik, tanpa ajakan politis," katanya. 

Senada, Pengamat Politik Universitas Mercu Buana Maximus Ramses menyatakan gerakan tersebut tidak lepas dari kepentingan politik. 

"Karena, kalau kami lihat sejumlah aktor-aktor yang di dalamnya  juga adalah orang-orang yang mendukung Prabowo-Sandi," katanya. 

Untuk itu, bisa terlihat gerakan tersebut merupakan gerakan politik dari para pendukung Prabowo-Sandi. 

Selain itu, dia pun mempertanyakan kehadiran Anies Baswedan yang rencananya juga akan menghadiri acara tersebut. 

"Saya juga menduga, apa sih kepentingan Anies Baswedan di (reuni) 212," katanya. 

Maximus mengingatkan jika acara tersebut dijadikan tempat kampanye, maka hal tersebut merupakan pelanggaran kampanye. Karena, dalam berkampanye ada aturannya sendiri. 
 
"Jadi, kalau misalnya ada kegiatan kampanye di sana, menurut saya itu sebuah pelanggaran," pungkasnya. 

Surat Rekomendasi dari Polri sudah keluar.
Silahkan Hadir pada Aksi #ReuniAkbar212 dgn rasa Aman & tertib.
Ingat..!!

DI MONAS! pic.twitter.com/Dd2359CxAb — ••-• •--• •• (@CLB_IDF) November 30, 2018