Bela Prabowo, Priyo puji kenegarawanan JK 

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso memuji Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla karena mencoba menjernihkan persoalan lahan seluas ratusan ribu hektare yang dikuasai Prabowo. 

"Kami (BPN) apresiasi sifat kenegarawanannya (JK). Beliau menyampaikan bahwa (HGU Prabowo) tidak melanggar aturan, tetapi sesuai dengan undang-undang," kata Priyo di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/2).

Dalam debat kedua Pilpres 2019, Ahad (17/2) lalu, Jokowi sempat mempertanyakan lahan dengan total luas 270 ribu hektare yang dikuasai Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur. Keesokan harinya, JK menjelaskan bahwa HGU lahan itu 'dijual' negara ke Prabowo pada 2004 dan tidak ada yang ilegal dalam pembelian HGU. 

Menurut Priyo, klarifikasi tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan JK. Meskipun berada di kubu yang berseberangan, JK tak menyembunyikan fakta terkait lahan Prabowo dan mengklarifikasi proses kepemilikan lahan tersebut. "Terima kasih. Di saat kita kehilangan figur negarawan dari pemimpin yang tinggi, datang Pak Jusuf Kalla," ujar Priyo. 

Pada kesempatan yang sama, Priyo juga mempertanyakan kenegarawanan Jokowi. "Pak Jokowi sudah mulai agak luntur nilai-nilai kenegarawanannya, justru saat ini beliau menunjukkan wajah aslinya ketika debat kemarin," terang Priyo.

Serangan terhadap personal semacam itu, kata Priyo, tidak diperkenankan dilakukan para kandidat di dalam debat. Apalagi, serangan personal tersebut dilakukan oleh seorang calon kepala negara.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan Jokowi dalam debat capres kedua tentang penguasaan lahan mampu membungkam Prabowo dan politikus PAN Amien Rais. Menurut Hasto, keduanya kerap mengkritik pemerintah karena membiarkan segelintir elite di Indonesia menguasai mayoritas lahan. 

"Sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu. Jargon kampanye tanah dikuasai elite pun menjadi tidak laku, dipatahkan oleh politik pertanahan kerakyatan Jokowi," ujar Hasto.