Kubu Prabowo desak KPU hapus data DPT janggal

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera mengoreksi data daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah yang ditemukan kubunya. Jika dibiarkan, ia khawatir, DPT bermasalah bakal menimbulkan persoalan di masa depan. 

"Ini temuan agak detail. Harus ada langkah penyelesaian oleh KPU agar nama invalid dan manipulatif bisa menjadi siluman harus dihapuskan," kata Fadli Zon dalam sebuah diskusi di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).  

Menurut Fadli, isu DPT bermasalah sudah mengemuka sejak beberapa bulan silam. Namun, KPU tidak pernah menjawab persoalan tersebut secara tuntas. "Ini harus ada jawaban dari KPU. Jawaban KPU ngambang. Seharusnya kalau invalid dihapus saja. Kalau perlu pencocokan," kata dia.

Ketua Tim Informasi dan Teknologi BPN Prabowo-Sando Agus Maksum mengatakan, sudah melaporkan kejanggalan-kejanggalan dalam DPT kepada KPU pada 1 Maret lalu. Namun, timnya masih menemukan kejanggalan-kejanggalan yang sama pada data DPT KPU. 

Menurut Agus, setidaknya ada 17,5 juta nama bermasalah dalam DPT. Yang paling mencolok ialah jumlah pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember dalam jumlah yang sangat besar, yakni masing-masing sebanyak 2,3 juta pemilih, 9,8 juta pemilih dan 5,4 juta pemilih. 

Selain itu, tim IT BPN juga menemukan DPT yang diduga ganda, DPT invalid dan penggunaan KTP yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), serta KK manipulatif. 

Data yang dianggap bermasalah, lanjut Agus, juga kerap terkonsentrasi pada kecamatan tertentu. "Kita sudah buktikan kok, data kelahiran yang tanggal 1 Juni. Data gandanya banyak sekali, data invalidnya banyak sekali," katanya. 

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, KPU sudah mengklarifikasi data yang disampaikan tim IT BPN Prabowo-Sandi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Menurut Viryan, data semacam itu sudah digunakan sejak 2014.