Moeldoko anggap bentrok simpatisan PDI-P dan FPI perkara kecil

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko berharap bentrok antara pendukung PDI-Perjuangan dan kelompok massa di area markas Front Pembela Islam (FPI) di Yogyakarta tidak dibesar-besarkan. Menurut Moeldoko, bentrok massa itu hanya isu kecil. 

"Kalau dipahami konteks nasional yang kita lihat, maka kejadian-kejadian kecil itu tidak perlu dibesar-besarkan semua bisa dikomunikasikan," kata Moeldoko sesuai acara peluncuran indeks kerawanan pemilu (IKP) 2 di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).

Moeldoko mengaku sudah berkomunikasi dengan para simpatisan PDI-P yang terlibat bentrok. Menurutnya, bentrok terjadi karena salah paham semata. Ia meyakini aparat keamanan bakal mengusut secara adil jika memang ditemukan pelanggaran dalam bentrok tersebut. 

"Hal-hal salah paham seperti itu harus dipahami dalam konteks yang lebih besar jangan pragmatis seolah olah terjadi begini. Kalau nanti memang ada pelanggaran pidana, aparat kepolisian akan bertindak," ujar dia. 

Seperti diberitakan, massa simpatisan PDI-P sempat saling lempar batu di Jalan Yogya-Wates, Padukuhan Ngaran Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Minggu (7/4) malam. Jalan itu merupakan area markas FPI sekaligus salah satu posko pemenangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Yulianto menjelaskan, massa simpatisan PDI-P yang bentrok pada mulanya berencana menghadiri kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf di alun-alun Wates, Kulonprogo.

Ketika melewati kawasan Gamping, Yulianto menuturkan, massa terprovokasi dan terlibat saling lempar batu. "Jadi, tidak ada sama sekali penyerangan. Hanya lempar batu. Jumlahnya pun tidak masif," kata dia. 

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) telah mendatangi para korban yang terluka akibat bentrok itu. "Kemarin kami sudah mendatangi korban, lalu menyampaikan ke pihak keamanan. Karena, pencegahan bagian dari strategi kami," ujar Afif. 

Dijelaskan Afif, DIY memang merupakan salah salah satu daerah yang diawasi secara khusus oleh Bawaslu. Pada IKP I, DIY menjadi salah satu provinsi yang rawan potensi konflik terkait pemilu. "DIY ini kan yang kami rawankan sebelumnya. Bahkan, (DIY) menjadi provinsi tingkat kerawanan kedua," katanya.