Pilkada langsung berkontribusi bagi demokrasi di level lokal

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung memiliki dan memberikan kontribusi yang besar bagi demokratisasi di level lokal. Salah satunya, fondasi legitimasi politik yang kuat dari rakyat bagi kepala daerah dalam menggerakan roda pembangunan daerah.

Bupati Gorantalo, Nelson Pomalingo, menyebut, pilkada langsung memberikan ruang partisipasi yang besar kepada masyarakat dan menghasilkan kepala daerah yang memiliki legitimasi yang kuat.

"Saya sendiri sudah mengalami dua kali pilkada langsung. Tahun lalu, baru terpilih kedua kali sehingga rasa terhadap pilkada tersebut betul-betul menikmatinya dua kali," katanya dalam webinar "Desentralisasi Politik: Pilkada Langsung dan Demokrasi Lokal (Evaluasi dan Rekomendasi)" yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Rabu (2/6).

Kendati demikian, menurut Nelson, tidak mudah mendapatkan kader-kader yang mumpuni di daerah. Karena itu, dia mendorong partai politik (parpol) menghasilkan kader-kader berkualitas.

"Partai politik belum optimal dalam menghasilkan kader-kader yang mumpuni," tegasnya.

Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, memberikan catatan kritis tentang pilkada langsung. Baginya, parpol harus berbenah diri lantaran pilkada langsung tidak hanya menyemarakkan vote buying, politik transaksional antarelite, dan mahar politik, tetapi juga memunculkan calon tunggal di sejumlah daerah.

Persoalan tersebut berkontribusi terhadap persoalan bad/divided government dan meningkatnya secara serius jumlah kepala/wakil kepala daerah yang terjerat korupsi. Dalam catatannya, sebanyak 430 kepala daerah tersandung kasus korupsi hingga Mei 2021.

"Sudah saatnya pilkada dilaksanakan dengan menggunakan nurani, transparan, akuntabel bukan pokoke menang dengan menghalalkan semua cara. Karena itu, pembenahan pilkada berarti pula pembenahan mekanisme dan UU-nya," jelasnya.

Adapun Direktur Eksekutif CSIS, Philips J. Vermonte, menegaskan, pengaturan pencalonan pilkada harus diatur secara lebih perinci dan rigid dengan standardisasi yang jelas dan sama.

"Standardisasi pencalonan membuat adanya kepastian politik bagi calon. Misalnya, penetapan standar minimal telah mengikuti proses perkaderan di internal partai," ucapnya.

Dirinya pun mendorong sistem multipartai sederhana di tingkat lokal sehingga mempermudah terbentuknya koalisi dan alternatif calon menjadi banyak. Selain itu, memperkuat peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan perhitungan suara dan meningkatkan kepercayaan peserta pemilu terhadap sistem perhitungan suara.