sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Semua capres-cawapres menjadi sasaran hoaks

Fenomena hoaks bukan hanya menyasar kepada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah

Khaerul Anwar
Khaerul Anwar Kamis, 31 Jan 2019 11:40 WIB
Semua capres-cawapres menjadi sasaran hoaks
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1790
Dirawat 1508
Meninggal 170
Sembuh 112

Hoaks yang disebar menjelang Pemilu 2019 bukan hanya ditunjukan untuk menyerang satu pasangan calon. Namun menyasar kedua pasangan capres dan cawapres yang tentunya akan merugikan rekam jejak mereka di mata masyarakat.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Harits H Wicaksono mengatakan, masyarakat sedang disibukan oleh saling serang hoaks. Banyak masyarakat menjadi bebal dan merasa paling benar ketika menyebar isu-isu hoaks. "Mereka tidak pernah mencari data pembanding dari informasi yang diterima," kata Harits dalam diskusi bertemakan Hoaks dalam Pusaran Politik di salah satu cafe di Kota Serang, Kamis (31/1).

Meluasnya hoaks dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di sejumlah platfrom media sosial. Informasi yang berseliweran di medsos tersebut, banyak yang langsung disebarluaskan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi kebenarannya.

Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi ketidaksukaan terhadap tokoh, figur ataupun kondisi yang dia rasakan langsung di lapangan. Selain itu, sentimen suku, agama, ras dan adat juga menjadi faktor terbesar seseorang dengan mudahnya terpengaruh oleh berita-berita bohong yang beredar.

"Akhirnya dia menjadi bebal ketika ada yang mengkritik informasi yang dia sampaikan di medsos. Memberitahu dan meluruskan juga menjadi percuma, karena dia jadi maha benar sendiri dengan informasinya," ujar Harits.

Berdasarkan teori yang ia kutip dari seorang aktivis internet, Eli Pariser, fenomena menyebarnya hoaks secara masif dipengaruhi oleh adanya sistem filter bubble effect di medsos. Setiap pengguna medsos akan disuguhkan isi konten yang berbeda-beda tergantung dengan aktivitasnya saat berselancar di dunia maya.

Teori ini, akan menggiring para pengguna internet sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Jika informasi yang diakses merupakan penyebaran isu-isu sensitif, maka news feed ataupun timeline yang muncul di beranda akun medsos orang tersebut juga berupa isu-isu sentimen yang bernada profokatif.

"Alogaritma filter bubble effect itu tergantung sama like, komentar dan aktivitas seseorang di media sosial. Dampak negatifnya yaitu, false consensus effect, kondisi seseorang menjadi bebal jika terus menerus dicekoki hanya dari satu sumber. Sehingga apa yang dia baca langsung dipercaya dan di share ke orang lain," tuturnya.

Sponsored

Menjelang Pemilu 2019, filter bubble effect banyak dimanfaatkan sekelompok orang untuk meraup keuntungan di bidang politik. Lebih ironisnya, fenomena ini bukan hanya menyasar kepada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Tetapi juga, menargetkan orang berpendidikan tinggi yang tingkat ekonominya terbilang mapan.

Setidaknya ada tiga dampak negatif akibat sistem filter bubble effect tersebut. Di antaranya, menjadi fanatik terhadap kondisi tertentu, menjadi bebal akan kritik dan menjadi yang paling benar walaupun ia menyebarkan hoaks di media sosial.

"Kalau dibiarkan terus-menerus tanpa ada tindakan tegas, akan membahayakan kondisi sosial masyarakat. Tapi ada fakta lain, setelah ada tindakan dari penegak hukum, malah itu dibilangnya memihak. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengungkapkan, hoaks merupakan musuh yang harus dilawan bersama. Hoaks bisa dimunculkan oleh kelompok manapun untuk mencari keuntungan pribadi dan golongannya.

"Secara prinsip, kita tidak bisa menyebutkan kelompok yang terlibat dan ikut menyebarkan hoaks. Itu sulit dideteksi dan bisa muncul dari siapa saja. Ditambah, tingkat minat baca kita rendah. Dari 61 negara, Indonesia paling buncit di bawah Singapura dan Thailand," kata Didih.

Di Banten, masyarakatnya juga memiliki karakteristik sensitivitas dan emosi agama yang tinggi. Faktor ini, tentu akan memudahkan masyarakat Banten tersulut oleh isu-isu hoaks bermuatan agama yang berasal dari informasi media sosial.

"Tingkat berisiknya juga tinggi. Facebook urutannya ketiga di bawah Amerika dan India. Instagram keempat di bawah Amerika, India dan Brazil. Sudah berisik, tapi jarang baca. Akhirnya menyebar info tanpa melakukan verifikasi lagi. Ya, lengkap sudah," ujarnya.

Meskipun demikian, Bawaslu terus berupaya melakukan antisipasi meluasnya penyebaran hoaks di Banten. Salah satunya, dengan terus mengedukasi masyarakat agar bijak saat beraktivitas di media sosial.

Sementara, Tokoh Banten Embay Mulya Syarief menyatakan, fenomena hoaks sudah terjadi sejak Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu, Nabi Adam Alaihissalam. Maka dari itu, ia mengajak seluruh pihak jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kevalidasinya, apalagi yang menyebar di media sosial.

Sambil berkelakar, Embay yang merupakan tokoh pendiri Provinsi Banten ini juga pernah menjadi korban hoaks. Tapi, ia tidak pernah menggubris isu negatif tersebut. Malahan kembali mengajak seluruh pihak agar lebih selektif ketika menerima informasi apapun, khususnya informasi yang bersumber dari media sosial.

"Walaupun berbeda-beda pilihan politik karena mau Pemilu, jangan mau menjadi korban hoaks. Apalagi menjadi penyebar hoaks, kita harus menjaga kondusivitas Banten supaya pemilu kali ini berjalan lancar," ujar Embay.

Berita Lainnya