Banggar DPR siapkan landasan awal RAPBN 2026

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 saat ini masih berada pada tahap awal. Tahapan ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar menuju penyampaian Nota Keuangan oleh Presiden yang dijadwalkan pada 16 Agustus 2025.

“Belum kan pembahasan APBN itu sesungguhnya menunggu nota keuangan, yang akan disampaikan oleh presiden tanggal 16 Agustus,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senin (21/7).

Menurutnya, tahapan saat ini sangat penting untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif sebelum memasuki pembahasan lebih rinci pasca penyampaian Nota Keuangan. Dalam tahap pendahuluan ini, Banggar DPR menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan prioritas yang akan menjadi landasan awal penyusunan RAPBN 2026.

Said menjelaskan, pembahasan yang lebih substansial mengenai alokasi anggaran dan prioritas program kementerian/lembaga baru akan dimulai setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada Sidang Tahunan MPR dan DPR, 16 Agustus mendatang.

“Baru pada penanjaman prioritas, subtansi, dan sebagainya akan tergambar di satuan 3 kementerian atau lembaga masing-masing. Itu setelah nota keuangan,” jelasnya.

Mengenai agenda sidang selanjutnya, Said menyebut bahwa paripurna terkait RAPBN 2026 belum dijadwalkan dalam waktu dekat karena masih menunggu dokumen resmi dari pemerintah. Namun, komunikasi antara DPR dan pemerintah terus berjalan untuk memastikan seluruh tahapan pembahasan RAPBN berjalan sesuai jadwal konstitusional.