BKK dan DOKA dukung perbaikan Jalan Aceh Timur, perlancar distribusi ekonomi

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat perbaikan jalan terdampak bencana untuk memulihkan mobilitas warga dan distribusi hasil usaha masyarakat. Salah satu prioritasnya ialah jalan di Kuala Bugak, Kecamatan Peureulak, yang menghubungkan kawasan nelayan dengan jalan nasional.

Penanganan infrastruktur tersebut didukung Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antardaerah, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Berdasarkan monitoring dan evaluasi Satgas PRR, realisasi gabungan anggaran pemulihan tercatat sekitar Rp22,7 miliar atau 42,6 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Muslim mengatakan banyak ruas jalan mengalami kerusakan parah setelah bencana. Pemerintah daerah memprioritaskan jalur yang dibutuhkan masyarakat untuk beraktivitas dan mengangkut hasil produksi, termasuk perikanan.

“Jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan karena posisi pinggir laut, untuk menuju ke jalan nasional. Jalan ini sangat-sangat dibutuhkan agar bisa lancar ekonomi perikanan,” kata Muslim.

Perbaikan jalan Kuala Bugak mencakup ruas sepanjang 450 meter. Pekerjaan pemulihan juga menyasar jalan sepanjang 1,3 kilometer di Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, serta jalan sepanjang 2 kilometer di Leubok Pempeng, Kecamatan Peureulak.

Dukungan pendanaan berasal antara lain dari BKK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp50 miliar dan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2 miliar. Selain itu, terdapat alokasi DOKA sekitar Rp1,4 miliar serta DBHCHT Rp183,3 juta untuk mendukung kebutuhan pemulihan daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Timur T. Reza Rizki menyatakan pemerintah kabupaten berkomitmen mempercepat pelaksanaan kegiatan sekaligus realisasi keuangannya. Ia menargetkan seluruh anggaran pemulihan dapat terealisasi penuh pada Desember 2026.

Untuk mendukung target tersebut, Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Satgas PRR Imran mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten mempercepat penyelesaian hambatan pada setiap pekerjaan. Salah satu langkah yang disarankan ialah mempercepat proses pencairan uang muka sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Percepatan pembayaran perlu berjalan seiring dengan kemajuan fisik dan pengawasan pekerjaan. Dengan demikian, peningkatan serapan anggaran dapat diikuti penyelesaian infrastruktur yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Saya juga wanti-wanti agar serapan anggaran itu tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, kemudian pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kualitas sesuai dengan ketentuan juga yang berlaku,” ujar Imran.

Melalui penanganan jalan prioritas tersebut, Pemkab Aceh Timur berupaya memastikan dukungan anggaran pemulihan segera memberikan manfaat bagi warga. Akses yang lebih baik diharapkan memperlancar distribusi hasil perikanan, mengurangi hambatan mobilitas, dan mendukung pemulihan kegiatan ekonomi pascabencana.