DPR dorong PAUD digratiskan sebagai bagian wajib belajar 13 tahun

Jika PAUD menjadi bagian dari program wajib belajar, maka pembiayaannya harus sepenuhnya ditanggung negara.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MY Esti Wijayati, menyambut positif usulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait program wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD). Menurut Esti, apabila PAUD menjadi bagian dari program wajib belajar, maka pembiayaannya harus sepenuhnya ditanggung negara.

“Kalau sekolah di PAUD untuk prasekolah usia 5 tahun hingga 6 tahun itu juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita, maka harus untuk kemudian diberikan secara gratis, baik negeri maupun swasta,” ujar Esti dalam rapat bersama Kemendikdasmen di Jakarta, Selasa (6/5).

Esti menegaskan pentingnya peran negara dalam mendukung operasional PAUD, termasuk pemberian bantuan kepada guru dan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan pendidikan prasekolah. Ia menyoroti masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait biaya seragam hingga rendahnya kesejahteraan guru PAUD.

“Anak-anak mau PAUD saja kan seragam. Seragam saja sudah bikin pusing. Wah, chat WhatsApp-nya banyak. Pada nanya, Bu, ada enggak bantuan untuk PAUD? Belum gurunya. Bu, bagaimana kesejahteraan guru PAUD?” ungkapnya.

Sebagai solusi, Esti mendorong Kemendikdasmen mengajukan anggaran khusus untuk mendukung operasional PAUD, termasuk penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tunjangan bagi para guru, meskipun jam mengajar mereka lebih sedikit dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

“Misalnya, per PAUD dua orang yang kemudian harus menjadi tanggungan negara. Atau kalau perlu ada BOS untuk PAUD, seberapa besar pun itu. Karena memang lebih kecil jam mengajarnya. Tapi perlu dihitung dengan berbagai alternatif,” jelas Esti.

Ia juga meminta Kemendikdasmen menyusun kebutuhan anggaran secara rinci, termasuk jumlah PAUD, murid, dan guru, agar pemerintah dapat mengajukan alokasi yang realistis dan berkeadilan.

“Menteri Keuangan mengatakan tidak mungkin kami memberikan kalau tidak ada pengajuan. Nah, ini forum yang kemudian kita akan memberikan usulan konkret,” tuturnya.