DPR dorong penguatan etika dan moral polisi

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdullah, menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai etika dan moralitas dalam pendidikan kepolisian. Ia menyatakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri memiliki peran strategis sebagai pusat pembentukan karakter personel Polri sejak dini.

“Lemdiklat Polri merupakan inti dari penanaman nilai-nilai, mulai dari intelektualitas, moralitas, hingga etika kepada calon anggota Polri,” ujar Abdullah dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Lemdiklat Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5).

Abdullah meyakini nilai-nilai tersebut telah diajarkan dan diterapkan melalui sistem pendidikan kepolisian yang ada saat ini. Namun, ia menyampaikan keprihatinan atas sejumlah peristiwa yang melibatkan oknum anggota Polri, termasuk kasus salah tangkap yang berujung pada dugaan penganiayaan terhadap seseorang yang akhirnya terbukti tidak bersalah.

“Pertanyaannya, kenapa masih terjadi hal-hal seperti itu, padahal teknik penyelidikan dan penyidikan yang benar sudah diajarkan di sekolah kepolisian,” katanya.

Ia juga menyoroti praktik pemeriksaan yang terkesan memaksakan pengakuan tersangka, yang seharusnya dapat dicegah dengan pembekalan etika dan prinsip keadilan hukum sejak masa pendidikan.

Sebagai bentuk solusi jangka panjang, Abdullah menyebut Komisi III DPR saat ini menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan mempersempit ruang bagi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Selain dari sisi regulasi, Abdullah juga membuka peluang dukungan anggaran yang lebih besar untuk program pendidikan khusus mengenai etika dan moralitas bagi anggota Polri.

“Jika memang perlu ada penguatan dari sisi anggaran, terutama untuk pendidikan nilai-nilai etika dan moral, kami di Komisi III siap mendukung,” tegasnya.