DPR: Pembangunan DOB Papua jaga integrasi NKRI

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bukan semata soal anggaran, melainkan investasi besar untuk menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat integrasi nasional.

“Membangun infrastruktur di empat DOB Papua bukan hanya soal gedung atau kantor. Ini adalah harga integrasi Papua dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Biaya yang dikeluarkan tidak bisa dibandingkan dengan nilai persatuan dan keadilan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Rifqi saat memimpin rapat Panitia Kerja Evaluasi DOB Empat Provinsi di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7).

Ia menekankan setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah, termasuk dana otonomi khusus (otsus), adalah bentuk perhatian nyata untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.

“Papua memiliki kekhasan, kekayaan budaya, dan tantangan tersendiri. Karena itu, kita berikan otonomi khusus dan dukungan penuh agar percepatan pembangunan bisa dilakukan tanpa meninggalkan jati diri lokal mereka,” kata Rifqi.

Menurutnya, memperbesar porsi transfer keuangan pusat ke Papua bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari strategi nasional untuk merawat NKRI dan mewujudkan pemerataan keadilan sosial di seluruh pelosok negeri.

“Kalau kita bicara tentang peradaban bangsa ke depan, Papua harus menjadi bagian utuh dari cerita besar itu. Jangan sampai ada satu pun warga negara merasa dianaktirikan,” tuturnya.

Rifqi menambahkan pembangunan di empat DOB Papua akan terus dikawal agar tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua akan melahirkan masa depan yang lebih baik, berkeadilan, dan inklusif.