Pembangunan Papua tak efektif, Mahfud MD: Revisi UU Otsus, tingkatkan pengawasan
NKRI bakal mempertahankan Papua dengan segala biaya yang diperlukan.
Gubernur yang menolak UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja tak hanya menyulut demonstrasi buruh. Beberapa kepala daerah pun meresponsnya.
UU Cipta Kerja: Demi investasi, mengebiri kewenangan pemda
Bukan hanya diprotes buruh, substansi UU Cipta Kerja menuai sorotan pemda.
Airlangga: Omnibus Law tidak hilangkan kewenangan daerah
Omnibus Law akan menyamakan standar yang ada di pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.
Omnibus Law dinilai bertentangan dengan otonomi daerah
Dengan Omnibus Law Cipta Kerja , wewenang pemerintah daerah bisa diambil alih oleh pemerintah pusat.
Ekonomi Papua terus anjlok, pemerintah evaluasi dana otsus
Pertumbuhan ekonomi Papua anjlok dalam tiga kuartal terakhir.
Papua belum akan dimekarkan dalam waktu dekat
Dalihnya, belum ada hal mendesak yang membuat DOB di "Bumi Cenderawasih".
DPD minta Wapres cabut moratorium pemekaran daerah
Lantaran masyarakat setempat hingga kini sukar mengakses pelayanan publik.
P2UPD diminta kawal implementasi otda
Pun diharapkan meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Agar paham alur kerja penyelenggaraan pemda.
Dukung pemekaran, DPD: Papua idealnya ada tujuh provinsi
Sejauh ini DPD mengusulkan dua wilayah yang dalam waktu dekat bisa dilakukan pemekaran.
Pemekaran provinsi di Papua, ambisi elite atau aspirasi rakyat?
Pemerintah tengah mengkaji pemekaran provinsi di Papua, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
DPD dan kerja cepat atasi persoalan daerah
Bagaimana agar anggota DPD ini bisa bergerak cepat merespons permasalahan daerah yang kian kompleks.
8 kepala kampung di Biak Numfor belum terima dana Prospek Otsus
Besaran alokasi penerimaan dana Prospek Otsus Papua tahun 2018 untuk Kabupaten Biak Numfor, menurut Setyo Budi, mencapai sebesar Rp25 miliar
Triliunan rupiah untuk otsus Papua dan Papua Barat
Papua dan Papua Barat mendapatkan otonomi khusus dan gelontoran dana triliunan rupiah dari pusat.
Rapor merah otonomi khusus Papua dan Papua Barat
Pada 2001 terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Alasan Prabowo memisah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Jadi, nanti Kementerian Lingkungan Hidup yang akan mengawasi Kementerian Kehutanan.
