Otda yang terancam terlupakan di Pilpres 2024
Prabowo, Ganjar, dan Anies sama sekali tidak membahas otonomi daerah dalam perdana Pilpres 2024.
Perlindungan hak penyandang disabilitas jadi tanggung jawab bersama
Butuh literasi disabilitas agar semua paham terkait disabilitas ini. Termasuk sosialisasi kepada semua stakeholder
Menakar kapasitas pemda dalam 6 urusan pelayanan dasar
Dalam 6 urusan pelayanan dasar, isu sosial paling banyak diwartakan media daring sepanjang 2022.
Akmal Malik: Produk hukum harus menjawab kebutuhan lokal
Rakornas ini menjadi momentum menata kembali standar pembentukan peraturan yang ideal.
Dorong perda berkualitas, Kemendagri ajak pemda gunakan AKP dalam Propemperda
Jika perencanaan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berkualitas, maka sama saja perda tersebut telah rampung 70%.
Dari Bogor ke Luwu: Mimpi pemekaran dan ilusi kesejahteraan
Desakan agar kebijakan moratorium pemekaran wilayah dicabut menguat setelah pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
Kemendagri minta pemda lakukan simplifikasi regulasi
Penyederhanaan atau simplifikasi rancangan perda dimulai dengan analisis kebutuhan dalam proses penyusunan.
Nasib akhir 3 UU DOB Papua ada di tangan Presiden
Pengundangan tiga UU DOB saat ini hanya akan menyulitkan partai politik peserta pemilu 2024.
Rapat paripurna tetapkan pembentukan DOB Papua Barat Daya jadi RUU inisiatif DPR
Dari sembilan fraksi yang hadir dalam rapat pleno tersebut, hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak setuju.
Puan izinkan Komisi II rapat bahas PKPU dengan KPU di masa reses
Puan menjelaskan bahwa, pembentukan DOB memang berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Buntut tiga provinsi baru di Papua, tiga Polda akan lahir
Namun, ia mengaku tidak mengetahui waktu persisnya pembahasan soal itu.
Bupati Puncak ucapkan terima kasih atas pengesahan Undang-Undang DOB
Dia memastikan pengesahan Undang-Undang DOB akan memajukan Papua.
Diwarnai interupsi, DPR sahkan RUU DOB pemekaran 3 provinsi Papua
Saat Dasco meminta persetujuan para anggota DPR yang hadir, seorang anggota dewan ingin memberikan interupsi.
RUU DOB Papua disahkan hari ini dalam rapat paripurna
Rapat paripurna sedianya digelar pukul 09.30 Wib di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Politikus PKB protes Kabupaten Puncak Jaya masuk DOB Papua Tengah
Sebelum undang-undang disahkan, PKB minta kembali adanya koreksi penempatan Kabupaten Puncak Jaya.
Mahasiswa Papua gelar unjuk rasa di Senayan desak RUU DOB disahkan
Forum mahasiswa mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian RI segera menangkap elite koruptor.
Pemerintah setujui RUU DOB Papua dibahas lebih lanjut
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pemekaran tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
Komisi II DPR dan pemerintah bahas RUU Pemekaran Papua
Diketahui, DPR dalam paripurna pada 12 April, telah mengesahkan tiga RUU DOB sebagai RUU usul inisiatif DPR.
Sekjen Kemendagri minta peraturan daerah tak persulit masyarakat
Pengaturan yang tumpang tindih dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan di daerah.
Dukung DOB, Gubernur Papua temui Mendagri
Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Mendagri untuk mendukung DOB Papua.
Bupati Yahukimo tegaskan otonomi Papua percepat pembangunan
Fakta menunjukkan pemekaran yang dilakukan Papua sebelumnya, telah membuat masyarakat asli Papua menduduki jabatan strategis.
Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Papua aksi damai dukung DOB
Perubahan Otsus telah memberikan dampak yang baik bagi pendidikan, kesehatan, tata kelola serta pembangunan SDM dan Infrastruktur di Papua.
Petisi Rakyat Papua desak pemerintah cabut UU Otsus dan tolak pemekaran
Pemekaran Papua melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) justru menjadi lahan baru bagi militer Indonesia.
Demo tolak daerah otonomi baru, polisi klaim aman
Ribuan orang melakukan aksi unjuk rasa hampir di seluruh daerah di Papua.
DPR janji pertimbangkan pembahasan RUU DOB Papua
RUU pembentukan tiga DOB Papua resmi menjadi usulan inisiatif DPR.
