DPR RI tidak memasukkan pengaturan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar ke dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Keputusan tersebut diambil setelah muncul banyak penolakan dari masyarakat dan sejumlah ahli karena ketentuan itu dinilai berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, keputusan untuk tidak mengatur illicit enrichment didasarkan pada aspirasi masyarakat yang dihimpun selama proses pembahasan undang-undang tersebut.
"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga," kata Habiburokhman setelah Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, melalui ANTARA, Kamis (19/11).
Menurut Habiburokhman, DPR juga melakukan kajian dan perbandingan terhadap penerapan aturan serupa di sejumlah negara sebelum memutuskan tidak memasukkan ketentuan tersebut.
Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan illicit enrichment karena dinilai bertentangan dengan HAM. Sementara itu, di Jerman, pengaturan tersebut pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR turut menghadirkan sedikitnya 15 elemen untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan illicit enrichment. Dalam pembahasan tersebut, persoalan kesesuaiannya dengan prinsip HAM menjadi salah satu hal yang disoroti.
Selain alasan HAM, Habiburokhman menjelaskan bahwa pengaturan dalam UU Perampasan Aset memiliki sifat formil karena berfokus pada tata cara atau mekanisme hukum acara. Sementara itu, illicit enrichment dinilai bersifat materiil karena berkaitan dengan pengaturan norma hukum.
"Jadi, memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini," ujarnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11), setelah Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU tersebut.