Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, mendesak pemerintah Lebanon untuk menarik diri dari rencana perundingan dengan Israel di Amerika Serikat. Ia menilai langkah tersebut hanya akal-akalan untuk melemahkan Hizbullah.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Qassem meminta pemerintah mengambil sikap tegas dengan menolak menghadiri pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama perundingan itu adalah melucuti senjata Hizbullah.
“Israel secara jelas menyatakan bahwa tujuan negosiasi ini adalah untuk melucuti Hizbullah. Jadi, bagaimana mungkin ikut dalam perundingan yang tujuannya sudah jelas?” ujar Qassem dilansir dari Al-jazeera, Selasa (14/4).
Qassem juga menegaskan kelompoknya tidak akan menyerah terhadap tekanan.
“Kami tidak akan berhenti atau menyerah. Biarkan medan perang yang berbicara,” tegasnya.
Rencana pertemuan antara Lebanon dan Israel dijadwalkan berlangsung di Washington DC pada Selasa (14/4), yang akan melibatkan perwakilan kedua negara untuk membahas kemungkinan negosiasi langsung.
Namun, situasi di lapangan masih memanas. Israel terus meningkatkan serangan ke wilayah Lebanon sejak awal Maret, meski sebelumnya sempat ada gencatan senjata sejak November 2024.
Serangan tersebut dipicu oleh aksi Hizbullah yang menembakkan roket sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan yang dikaitkan dengan AS dan Israel.
Sejak itu, konflik semakin meluas. Serangan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di Lebanon, termasuk anak-anak dan tenaga medis, serta memaksa lebih dari 1 juta warga mengungsi.
Di sisi lain, pemerintah Lebanon menyatakan prioritas utama saat ini adalah mencapai gencatan senjata. Namun, Israel justru mendorong negosiasi damai dengan syarat Hizbullah dilucuti.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya menginginkan kesepakatan damai jangka panjang.
“Kami ingin pelucutan senjata Hizbullah dan perjanjian damai yang bertahan lama,” ujar Netanyahu.
Qassem menilai rencana perundingan tersebut sebagai konsesi sepihak kepada Israel dan Amerika Serikat.
Ia juga mengkritik pemerintah Lebanon yang dinilai justru melemahkan Hizbullah di tengah konflik yang masih berlangsung.