Inggris dan Prancis akan menggelar pertemuan virtual para menteri pertahanan dari lebih dari 40 negara pada Selasa (12/5) guna membahas rencana militer untuk memulihkan arus perdagangan dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Dilansir dari CNA, Senin (11/5), Menteri Pertahanan Inggris John Healey akan memimpin pertemuan bersama Menteri Prancis Catherine Vautrin dalam forum pertama tingkat menteri pertahanan terkait misi multinasional di Selat Hormuz.
"Menteri Pertahanan John Healey akan memimpin bersama (co-chair) pertemuan lebih dari 40 negara, bersama rekan sejawatnya dari Prancis, Menteri Catherine Vautrin, untuk pertemuan Menteri Pertahanan pertama bagi misi multinasional tersebut," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris
Pertemuan virtual itu merupakan tindak lanjut dari forum para perencana militer yang digelar di London pada April lalu. Dalam forum tersebut, Inggris dan Prancis bersama sejumlah negara lain membahas langkah teknis pembentukan misi gabungan untuk melindungi navigasi dan memulihkan kepercayaan pelayaran internasional di Selat Hormuz setelah adanya gencatan senjata berkelanjutan.
"Kami sedang mengubah perjanjian diplomatik menjadi rencana militer praktis untuk memulihkan kepercayaan pengiriman barang melalui Selat Hormuz," ujar Healey.
Langkah itu dilakukan ketika Inggris dan Prancis mulai meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah. Prancis mengirim kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle ke kawasan timur tengah, sementara Inggris mengerahkan kapal perusak HMS Dragon sebagai bagian dari langkah ‘pre-positioning’ menjelang kemungkinan operasi internasional untuk menjaga keamanan jalur pelayaran.
Kementerian Pertahanan Inggris menyebut pengerahan HMS Dragon merupakan bagian dari ‘prudent planning’ agar Inggris siap membantu pengamanan Selat Hormuz apabila kondisi memungkinkan. Kapal tersebut juga disebut akan mendukung operasi pembersihan ranjau laut dan meningkatkan rasa aman bagi kapal-kapal komersial setelah konflik mereda.
Namun, langkah Inggris dan Prancis itu mendapat respons keras dari Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, memperingatkan bahwa kapal perang Inggris, Prancis, maupun negara lain akan menghadapi “respons tegas dan langsung” apabila memasuki kawasan tersebut.
“Hanya Republik Islam Iran yang dapat menciptakan keamanan di selat ini,” kata Gharibabadi.
Menanggapi ancaman tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan negaranya tidak pernah berencana melakukan blokade di Selat Hormuz. Ia mengatakan misi yang dipersiapkan Inggris dan Prancis hanya bertujuan menjaga keamanan pelayaran dan akan dilakukan melalui koordinasi bersama Iran.
Macron juga menegaskan bahwa negaranya menolak segala bentuk pembatasan pelayaran maupun pungutan terhadap kapal yang melintas di jalur strategis tersebut. Menurutnya, keamanan Selat Hormuz penting bagi stabilitas perdagangan dan ekonomi global.
Sebelum perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari lalu, sekitar seperlima pasokan minyak dunia dikirim melalui Selat Hormuz. Namun sejak konflik pecah dan Iran memperketat akses pelayaran, arus perdagangan energi global terganggu dan harga minyak dunia melonjak tajam.
Amerika Serikat kemudian memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran sebagai respons atas tindakan Teheran. Situasi itu membuat Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling rawan dalam konflik Timur Tengah saat ini dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.
