Pemerintah Kuba mengumumkan akan membebaskan lebih dari 2.000 tahanan di tengah krisis ekonomi yang semakin parah dan tekanan dari Amerika Serikat.
Melansir CNN, Senin (6/4), sebanyak 2.010 narapidana akan dibebaskan sebagai bagian dari kebijakan pengampunan yang mempertimbangkan perilaku baik, kondisi kesehatan, serta jenis pelanggaran yang dilakukan. Pembebasan ini mencakup kelompok rentan seperti perempuan, anak muda, lansia, dan warga negara asing.
Namun, pemerintah Kuba menegaskan bahwa narapidana dengan kasus berat seperti pembunuhan, pelecehan seksual, dan kejahatan terhadap otoritas tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.
Langkah ini menjadi salah satu pembebasan tahanan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, pada awal 2025, Kuba juga membebaskan ratusan tahanan setelah kesepakatan dengan Amerika Serikat dan Vatikan terkait pelonggaran sanksi.
Namun, kebijakan tersebut berubah setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan tersebut saat kembali menjabat, yang sempat menghentikan proses pembebasan tahanan.
Pemerintah Kuba menyatakan pembebasan ini berkaitan dengan perayaan keagamaan Pekan Suci, meski tidak secara langsung menyebut tekanan dari AS. Namun, kebijakan ekonomi dan tekanan politik dari Washington disebut turut memperburuk kondisi di negara tersebut.
Kuba saat ini menghadapi krisis energi serius akibat terbatasnya pasokan minyak. Pemadaman listrik terjadi secara luas, bahkan sempat terjadi dua kali pemadaman nasional dalam satu minggu pada Maret lalu, yang berdampak pada lebih dari 10 juta penduduk.
Kondisi tersebut mengganggu berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga transportasi udara yang terpaksa dibatasi karena kekurangan bahan bakar.
Di tengah situasi tersebut, Trump juga mendorong perubahan besar dalam sistem ekonomi Kuba, bahkan menyatakan keinginannya untuk “menguasai Kuba”.