Pemerintah pusat menegaskan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik. Dalam rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (19/1), tiga kementerian strategis memaparkan langkah konkret untuk menjaga kepastian hukum pertanahan, keberlanjutan layanan publik, serta pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah terdampak.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan dampak kerusakan paling parah akibat banjir dan longsor. Kondisi tersebut membuat layanan pertanahan di daerah itu harus dialihkan sementara ke Kantor Pertanahan Kota Langsa.
“Kerusakan tidak hanya terjadi pada bangunan. Sekitar 30% dokumen seperti surat tanah dan surat ukur mengalami kerusakan, sementara 100% warkah terdampak,” ujar Nusron di hadapan Komisi II DPR.
Ia menegaskan negara tetap menjamin hak atas tanah masyarakat. Sertifikat yang rusak atau hilang akibat bencana tetap diakui dan akan diterbitkan kembali sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, bidang tanah yang musnah akan ditangani melalui mekanisme penetapan khusus agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sebagai langkah penanganan darurat, Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,1 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk evakuasi dokumen pertanahan, penyewaan kantor sementara di Langsa dan Langkat, serta restorasi arsip bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Selain pemulihan administrasi, ATR/BPN juga memetakan potensi lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung relokasi dan pembangunan hunian tetap pascabencana. Di Provinsi Aceh tercatat potensi 52 HGU dengan luas 81.551 hektare, di Sumatera Utara terdapat 18 HGU seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat terdapat 33 HGU dengan cakupan 88.445 hektare.
ASN terdampak, layanan publik tetap berjalan
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pemulihan layanan publik menjadi prioritas utama agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan pascabencana.
Pemulihan tersebut dinilai melalui tujuh indikator utama dan 30 subindikator, yang mencakup efektivitas layanan, kesiapan aparatur, hingga keberlanjutan administrasi pemerintahan. Pemerintah juga menerapkan lima pilar pemulihan fungsi pemerintahan, yakni aktivasi kembali penyelenggaraan pemerintahan, penyelamatan dokumen dan data, konsolidasi aparatur, pemulihan peralatan pendukung, serta pengaturan ulang tugas-tugas pemerintahan.
Data Kementerian PANRB per 15 Januari 2026 mencatat 1.419 laporan kerusakan hunian dan material yang dialami ASN di wilayah terdampak. Selain itu, tercatat 10 ASN meninggal dunia dan 9 ASN masih menjalani perawatan akibat bencana. Pemerintah memberikan kebijakan afirmatif berupa pengaturan penghasilan, kinerja, serta kemudahan administrasi kepegawaian bagi ASN terdampak.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menyampaikan laporan perkembangan penanganan pascabencana. Tito tidak hadir secara langsung karena tengah menjalankan tugas ke luar negeri, namun menyampaikan laporan melalui tayangan video.
Tito menjelaskan bahwa Kemendagri telah mengerahkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bersama aparatur sipil negara untuk membantu mengaktifkan kembali pemerintahan daerah, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, bantuan kemanusiaan berupa logistik, pakaian, dan makanan telah disalurkan ke wilayah terdampak.
Berdasarkan pemantauan pemerintah pusat, sejumlah daerah telah berangsur pulih, sementara wilayah lain masih membutuhkan perhatian khusus. Daerah prioritas penanganan meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.
Rapat kerja Komisi II DPR ini diharapkan memperkuat pengawasan dan sinergi lintas kementerian agar proses pemulihan pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatera berjalan cepat, terukur, serta menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik bagi masyarakat.
