Presiden baru Myanmar Min Aung Hlaing memberikan keringanan terhadap status penahanan mantan Presiden, Aung San Suu Kyi dengan memindahkannya ke tahanan rumah setelah sebelumnya ditahan secara tertutup sejak kudeta 2021. Kebijakan ini muncul di tengah sorotan internasional terhadap situasi politik dan kemanusiaan di Myanmar.
Suu Kyi sebelumnya ditahan usai pemerintahannya digulingkan oleh militer yang kini dipimpin Min Aung Hlaing. Ia menghadapi berbagai tuduhan yang oleh kelompok hak asasi manusia dinilai bermotif politik untuk menyingkirkannya dari kekuasaan.
Melansir BBC, Senin (4/5), kabar pemindahan ke tahanan rumah ini disebut sebagai bagian dari langkah pelonggaran yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun, sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut belum menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan yang masih didominasi militer.
Putra Suu Kyi, Kim Aris, mengaku belum mendapat konfirmasi langsung terkait kondisi terbaru ibunya. Ia berharap pemindahan tersebut benar terjadi dan diikuti dengan akses komunikasi.
“Jika dia benar-benar dipindahkan ke tahanan rumah, saya berharap dia diizinkan berkomunikasi dengan saya dan para pengacaranya,” ujarnya.
Ia juga menilai langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk membangun citra di mata internasional.
“Mereka mencoba melegitimasi diri di mata media internasional dan pemerintah di seluruh dunia,” tambahnya.
Kebijakan ini muncul tak lama setelah Min Aung Hlaing dilantik sebagai presiden melalui pemilu yang menuai kritik luas karena tidak melibatkan partai National League for Democracy (NLD) serta tidak digelar di wilayah konflik.
Sejak kudeta 2021, Myanmar dilanda konflik berkepanjangan yang menewaskan ribuan orang dan menyebabkan jutaan warga mengungsi. Meski ada langkah pelonggaran seperti pemindahan tahanan dan pemberian amnesti, banyak pengamat menilai situasi politik negara tersebut masih jauh dari stabil.