Satgas PRR percepat pembangunan huntap pascabencana Sumatera

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus bergerak cepat dalam memulihkan dampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Salah satu fokus utama yang akan dikebut setelah Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 adalah pembangunan hunian tetap (huntap). Hunian ini disiapkan bagi masyarakat terdampak yang rumahnya mengalami kerusakan berat, roboh, hingga hanyut akibat banjir.

Penyediaan huntap menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan para pengungsi dapat kembali menata kehidupan di hunian yang aman dan layak.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah usai Lebaran guna mempercepat realisasi pembangunan huntap.

“Kami sudah menjadwalkan setelah Lebaran untuk berkoordinasi dengan Menteri PKP, guna memastikan daerah-daerah yang sudah siap bisa segera memulai pembangunan,” ujarnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto merayakan Idulfitri bersama masyarakat di Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Pembangunan huntap dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai lembaga, seperti BNPB, Kementerian PKP, Kemenko Polhukam, dan Polri. Selain itu, dukungan juga datang dari pihak swasta maupun individu yang turut berkontribusi dalam percepatan pembangunan di tiga provinsi terdampak.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema. Pertama, skema in situ, yaitu pembangunan di lokasi asal hunian dengan syarat keamanan lahan yang ketat. BNPB menjadi salah satu penanggung jawab dalam skema ini. Salah satu lokasi yang direncanakan adalah Kabupaten Bireuen, dengan usulan sebanyak 365 unit huntap dari pemerintah daerah.

Kedua, skema komunal atau relokasi terpusat, yaitu pembangunan hunian di satu kawasan baru yang telah dinyatakan aman dan layak. Skema ini disiapkan oleh Kementerian PKP untuk menampung warga dari wilayah yang tidak lagi aman dihuni.

Secara keseluruhan, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi mencapai 36.669 unit. Hingga saat ini, sebanyak 110 unit telah selesai dibangun, sementara 1.359 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Sambil menunggu pembangunan huntap rampung, Satgas PRR juga memastikan pengungsi tetap mendapatkan hunian layak melalui penyediaan hunian sementara (huntara) serta penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat yang memilih menyewa rumah.