Aroma politis pertemuan Wiranto dan SBY

Siang tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyambangi kediaman mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuningan, Jakarta Selatan.

Dia menegaskan, tidak ada pembahasan mengenai lamaran Jokowi pada AHY sebagai cawapresnya nanti.

"Saya sudah sampaikan bahwa saya sebagai Menkopolhukam memahami betul kondisi nasional kita menghadapi pemilu. Nah saya menemui berbagai tokoh tokoh pimpinan partai politik," katanya kepada awak media.

Wiranto menuturkan, SBY merupakan mantan RI-1, sehingga perlu mendengarkan pandangannya terkait masalah politik nasional. Apalagi dengan kapasitas SBY sebagai Ketua Umum Demokrat, maka layak diajak diskusi ihwal perkembangan partai politik dan stabilitasIndonesia.

Selain itu, dia juga meminta pendapat padanya tentang antisipasi keamanan selama tahun politik ini.

"Yang kedua saya juga dulu pernah mengelola masalah keamanan nasional. Dulu saya menjadi panglima, beliau menjadi bagian dari ABRI. Seorang kepala staf ABRI tentu juga punya pandangan tentang keamanan nasional," ujarnya. 

Tak hanya SBY, Wiranto mengaku akan menjajaki komunikasi politik dengan tokoh partai lainnya. Sebab itu bisa menjadi modal baginya untuk mengerjakan tugas sebagai Menkopolhukam, pun bagi Panglima TNI dan Kapolri.

Tak sekadar silaturahmi politik

Direktur Riset Demokrasi dan Isu Politik Telkom University, Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan Wiranto saat ini sedang membangun komunikasi politik elit dengan bertemu SBY. Ada dugaan pertemuan ini bermuatan politik di luar kepentingan dirinya sebagai Menkopolhukam. 

"Meskipun sah-sah saja Menkopolhukam bersilaturahim kepada pimpinan parpol," katanya.

Apalagi, dengan kondisi konstelasi politik yang mulai riuh, imbuhnya, pertemuan ini diterjemahkan sebagai upaya mencari dukungan koalisi. Terlebih Wiranto sendiri tidak secara tegas dan terbuka mengungkap materi pertemuan tersebut.

Risiko demokrasi elektoral menurutnya mengharuskan penguasa menghimpun dukungan sebanyak-banyaknya, guna memastikan kemenangannya dalam pemilu berikutnya. 

Secara etika politik, penguasa tidak seharusnya bertemu dengan pimpinan parpol kecuali dalam forum terbuka dan formal.

"Ketika elit pemerintah turun tangan, hal ini masuk kategori diktator, karena independensi parpol diintervensi oleh kepentingan elit," tandasnya.

Wiranto bisa saja mengutus Ketua Umum Hanura untuk melakukan komunikasi politik dengan SBY, itu kalau hendak menempatkan etika politik sebagaimana lazimnya. Namun, lanjutnya, mengapa tokoh sekelas Wiranto yang harus turun gunung.

Sementara itu, pengamat politik Pangi S. Chaniago menilai, pertemuan Wiranto dan SBY harus diketahui dahulu siapa pihak yang mengundang. 

Pangi menduga, pertemuan ini juga mempertimbangkan kasus Century yang menyeret Boediono, sehingga berpotensi mengusik SBY.

"Sehingga, ada maksud lain yaitu berkenaan dengan komunikasi politik. Ya, itu wajar saja dilakukan, karena setiap orang ingin aman secara hukum," katanya. 

Dia menegaskan, Wiranto bisa menjadi penghubung, mengingat selama ini ia banyak pasang badan terkait dengan banyak kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka. Bahkan Wiranto pernah meminta untuk menunda penetapan tersebut hingga pemilu rampung. 

Dari situ, ia tidak menafikan aroma politis pada pertemuan tersebut. Apalagi, belakangan SBY dan Chairul Tanjung disebut-sebut memiliki kedekatan, kemudian antara Wiranto dan Luhut pun seperti itu. Alhasil mereka memandang, silang pertemuan perlu dilakukan antara tokoh-tokoh itu.

"Untuk pengamanan, tentu dengan silaturahim atau dengan komunikasi politik. Apalagi saat ini yang diserang adalah yang berasal dari trah SBY. Maka, pihak yang merasa terancam tentu ingin membela diri dan kemudian melakukan silaturahim politik," katanya. 

Di sisi lain, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai, pertemuan antara Wiranto dan SBY merupakan salah satu cara Presiden Joko Widodo membangun dialog. Dialog tersebut bertujuan membangun kerja sama dalam mengatasi segala persoalan bangsa.

"Secara khusus, Bapak Wiranto berdialog dengan Bapak SBY ini merupakan hal yang positif. Bagaimanapun kepemimpinan nasional harus dibangun dengan semangat gotong royong," ujar Hasto di Jakarta, dilansir Kompas.

Selain itu, lanjutnya, pertemuan itu juga untuk mencari titik temu dan memahami apa yang menjadi harapan Partai Demokrat.

Berkenaan dengan kunjungan Luhut pada Prabowo beberapa waktu lalu, menurutnya itu juga tak bisa dilepaskan dari motif politik. Namun untuk Prabowo, imbuhnya, sangat sulit rasanya membuat ia menjadi wakil Jokowi, sebab, itu berkenaan dengan elektabilitas partai. Tak hanya itu, PDIP, Gerindra, dan Demokrat juga memiliki hubungan yang kurang harmonis. Sementara PKS belum jelas apakah akan tinggal di koalisi Prabowo atau lompat pagar.