sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Bahaya kartel politik dalam koalisi tambun Jokowi

Partai Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional santer dikabarkan merapat ke koalisi Jokowi.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Jumat, 18 Okt 2019 05:22 WIB
Bahaya kartel politik dalam koalisi tambun Jokowi

Dua hari setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (11/10) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto langsung bermanuver. Hanya dalam sepekan, tiga ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ia sambangi. 

Perhentian pertama Prabowo ialah kediaman Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan yang digelar Ahad (13/10) lalu, Prabowo sukses meluluhkan hati Paloh. 

Kepada pewarta, Paloh mengatakan, NasDem tak akan mempersoalkan jika Gerindra bergabung dengan KIK. Padahal, NasDem sebelumnya merupakan salah satu parpol yang paling vokal menentang masuknya pendatang baru di koalisi. "Kalau memiliki keyakinan (yang sama) apa yang menjadi masalah," kata Paloh.

Usai bertemu Paloh, Prabowo kemudian bersafari politik ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin (14/10) malam dan bertandang ke kantor DPP Partai Golkar, Selasa (15/10). 

Di markas Golkar, Prabowo tak membantah sedang kulonuwun alias minta izin kepada para petinggi KIK untuk bergabung. "Iya, (safari politik untuk izin masuk ke koalisi)," kata dia saat diburu pewarta. 

Gerindra sebenarnya sudah lama diisukan bakal pindah gerbong. Isu itu mulai berembus saat Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di kediamannya di kawasan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Juli lalu. 

Ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10) lalu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, partainya memang membuka diri jika Gerindra ingin bergabung. Menurut dia, sistem demokrasi di Indonesia tidak mengenal konsep oposisi. 

"Yang kita kenal adalah fungsi check and balance yang ada di dalam sistem pemerintahan kita sehingga blocking politik di dalam sistem politik itu hanya terjadi saat pilpres. Setelah pemilu selesai maka selesai sudah blok-blok itu. Kalau akhirnya salah satu partai di luar KIK masuk dalam kabinet Pak Jokowi, itu bukan satu hal yang tabu," tutur dia. 

Sponsored

Basarah menyingung kasus pindah gerbong pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Ketika itu, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar yang sempat tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Hatta bergabung dengan koalisi Jokowi-JK dan diberi jatah kursi menteri di kabinet. 

Namun demikian, Basarah mengatakan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan menerima Gerindra di KIK kepada Jokowi. "Baik dalam menentukan kabinet maupun dalam menentukan apakah akan melibatkan atau tidak melibatkan partai partai politik di luar KIK," kata dia. 

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menuntut komitmen penuh dari Prabowo dan Gerindra untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf jika ingin bergabung dengan KIK. Ia khawatir Prabowo dan anak buahnya justru membuat gaduh di internal koalisi.

"Urusan menyamakan visi dan komitmen. Aklamasi harus disamakan dulu (persepsinya), baru bicarakan menteri. Saya khawatir nanti jika masuk, dia nanti entar keluar di tengah jalan. Kami juga khawatir dia (Gerindra) masuk malah bikin gaduh," ujarnya.

Ia juga berharap Gerindra taat pada aturan-aturan main dan kebijakan di internal koalisi jika jadi bergabung. Ia menyinggung pernyataan  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengibaratkan Gerindra bagaikan jemaah yang telat datang saat salat berjemaah. 

"Karena datangnya belakangan, barisannya di belakang. Jadi, harus lurus (ikut) kita. Kalau di belakang tidak dalam satu barisan, imamnya bagaimana? Jadi, harus sejalan dengan kita. Karena nanti takutnya (Gerindra) keluar lagi," ujar dia. 

Meskipun jadi partai yang kursinya paling kecil di parlemen, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi mengaku tak khawatir PPP bakal dikesampingkan dalam pembagian jatah menteri jika Gerindra jadi bergabung dengan KIK. 

"Karena bisa saja alokasi (jatah buat Gerindra) di luar (jatah) partai KIK. Sebab berdasarkan pengalaman lima tahun pemeritahan Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu memerhatikan pihak yang berkeringat," ujarnya saat dihubungi Alinea.id, Rabu (16/10).

Sebelumnya, Jokowi memang sempat menyebut nomenklatur kementerian bakal bertambah di Kabinet Kerja jilid II. Penambahan nomenklatur itu ditengarai sebagai upaya mengakomodasi kian tambunnya koalisi Jokowi-Ma'ruf jika Gerindra bergabung. 

Apalagi, Jokowi juga sempat bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak lama setelah bertemu Prabowo. Demokrat dan PAN juga santer dikabarkan bakal merapat ke koalisi Jokowi.  

Baidowi mengatakan, meskipun koalisi bakal gemuk, bukan berarti DPR bakal 'membebek' terhadap setiap kebijakan pemerintah. PPP, kata dia, akan tetap mengkritik kebijakan Jokowi-Ma'ruf yang tidak sesuai kehendak rakyat. 

"Ya, kami ingatkan tentu dengan bahasa yang santun. (PPP akan) bil hikmah wal mauizatil hasanah, (yakni) dengan mengkritisi sesuai subtansinya," ujar Baidowi. 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Minggu (13/10). /Antara Foto

Suara minor oposisi 

Jika Jokowi sukses memboyong mayoritas parpol kubu oposisi ke KIK, praktis hanya tinggal PKS yang tersisa di barisan oposisi. Namun demikian, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, PKS siap menjadi kekuatan oposisi di DPR meski tanpa Gerindra dan kawan-kawan. 

"Kami tidak akan sendirian karena banyak pihak yang akan bersama kami. Kami yakin tidak semua partai masuk di kabinet karena ada yang mengatakan masuk koalisi tidak harus dapat menteri," katanya kepada Alinea.id.

Lebih jauh, Hidayat mengkritik langkah Gerindra yang ditengarai pindah gerbong demi mendapat jatah menteri. Menurut dia, pihak yang kalah di pemilu tak seharusnya meminta jatah ke pihak yang menang.

"Berikanlah kepada partai partai yang sudah berkeringat memperjuangkan Pak Jokowi. Jatah kursi menteri itu saja masih kurang untuk partai pendukung Pak Jokowi," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia memandang manuver Gerindra merapat ke koalisi Jokowi tidak sehat bagi iklim demokrasi. 

"Sebab demokrasi yang sehat membutuhkan penyeimbang yang kuat di parlemen. Sebenarnya kami berharap semua partai pendukung Prabowo-Sandi itu menjadi oposisi," katanya.

Ia mengaku tak menjadi persoalan jika PKS harus sendirian menjadi suara oposisi di parlemen. "Saat ini yang paling penting itu adalah hukum sentimen publik. Walaupun sendiri, tapi ketika publik sentimennya mendukung, maka itu akan jadi kekuatan yang luar biasa," tuturnya. 

Lebih jauh, Mardani memprediksi bakal ada friksi yang muncul di internal KIK karena pembagian jatah menteri tidak memuaskan semua parpol. Bahkan, ia meyakini, bakal ada partai KIK yang bergabung di kubu oposisi lantaran kecewa.

"Saya yakin setelah (susunan kabinet diumumkan) 21 Oktober akan banyak yang menjadi oposisi. Karena ketika pengumuman kabinet tak sesuai yang diharapkan, pasti akan memicu lahirnya oposisi," ujar dia.

Sejumlah Menteri Kabinet Kerja menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (11/10). /Antara Foto

Kartel politik dan kepatuhan ganda

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengkritik langkah Jokowi membuka jalan bagi parpol-parpol oposisi bergabung ke koalisi. Menurut dia, koalisi yang terlalu gemuk bakal memunculkan politik kartel seperti di era Orde Baru. 

"Ketika ada satu koalisi yang besar dan tidak ada perbedaan antara Soeharto dan orang di parlemen. Ini bisa memunculkan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) versi baru," ujarnya kepada Alinea.id, Rabu (16/10).

Menurut Firman, koalisi yang kegemukan merupakan cermin yang tidak sehat bagi demokrasi. Meskipun terlihat stabil, ia mengatakan, koalisi semacam itu belum tentu dapat menghasilkan kebijakan yang prorakyat. "Karena bisa saja kebijakan yang dibuat malah untuk sekelompok elite saja," ujar dia. 

Tak hanya itu, Firman juga khawatir koalisi obesitas justru memicu konflik di internal. Menurut Firman, friksi antarparpol di koalisi gemuk itu sangat mungkin akan dipicu perebutan logistik jelang kontestasi politik Pemilu 2024. 

"Kareka butuh sumber daya. Apalagi, nanti mendekati akhir masa jabatan. Itu pasti akan kencang friksinya. (Bahaya) karena Jokowi belum memiliki track record untuk mengatur faksionalisasi yang demikian rumit," kata Firman. 

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan

Hal senada diungkapkan pengamat politik Arief Susanto. Menurut Arief, friksi di internal koalisi Jokowi bahkan bakal lebih kencang ketimbang friksi parpol koalisi pada era pemerintahan SBY. Apalagi, masing-masing parpol punya kepentingan politik di Pemilu 2024. 

"Jadi, saya pikir dalam 5 tahun ke depan kita akan disajikan kabinet yang tidak efektif. Terus juga kabinet yang rapuh. Jadi, itu kontradiktif. Jumlah koalisi yang begitu besar itu sebenarnya bukan memperkuat pemerintah," ujarnya.

Arief meyakini koalisi yang gemuk hanya memberikan jaminan stabilitas sesaat bagi pemerintahan. "Saya pikir pada tahun kedua sudah akan tidak efektif dan sumber-sumber friksi itu bisa muncul. Pertama, sebab partai ini kan portofolio masing-masing beda-beda. Ada yang memegang portofolio utama dan ada juga partai yang memegang portofolio sekunder," ujarnya.

Koalisi yang gemuk, lanjut Arief, bakal melahirkan ekosistem politik yang tidak sehat di DPR. Bukan tidak mungkin para politikus di DPR seenaknya meloloskan undang-undang yang bermasalah. "Nasibnya kayak lolosnya UU MD3 dan revisi UU KPK. Itu bukan tidak mungkin terjadi di masa mendatang," ujarnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, sebenarnya koalisi gemuk tak 'dihalalkan' di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. "Sebab dibatasi hanya 34 kementerian," ujarnya.

Feri pun menilai koalisi yang terlalu gemuk bakal membuat pemerintahan tidak efektif. Pasalnya, kementerian dan lembaga negara bakal didominasi politikus yang lebih mengutamakan kepentingan partainya ketimbang menjalankan visi-misi Jokowi-Ma'ruf semasa kampanye.

"Kementerian yang mengelola partai dengan tujuan masing-masing hanya akan membuat Presiden sulit mengendalikan programnya karena para menteri akan memiliki dua pimpinan, yaitu Presiden dan ketua partainya," ujarnya.

Dalam sistem presidensial, menurut Feri, para pembantu presiden mestinya hanya patuh kepada arahan presiden. "Jika dibiarkan dikuasai para orang parpol, itu nanti akan muncul kepatuhan ganda dan sistem kita akan becorak semiparlementer," kata dia.

Lebih lanjut, Feri menyarankan Presiden Jokowi untuk meminta para menteri di kabinetnya tak lagi menjadi kader parpol. Dengan begitu, pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. "Dengan cara mundur sebagai anggota partai untuk mencegah loyalitas ganda," ujar Feri.