Peneliti CSIS: Kepala daerah harus punya kesempatan yang sama

Peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai, kepala daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara demokratis. Hal ini berkaitan dengan kontestasi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Philips menyebut, kepala daerah memiliki kapasitas untuk menghadapi persoalan-persoalan yang serupa dengan permasalahan negara. Menurutnya, ini menjadi salah satu kriteria pemimpin yang dibutuhkan.

"Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang punya pengalaman governance seperti kepala daerah, karena sehari-hari menghadapi persoalan yang serupa dengan negara," kata Philips dalam konferensi pers hasil survei nasional CiGMark di Jakarta, Selasa(5/7).

Ia menilai, sosok yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan adalah yang bersifat teknokratik. Menurutnya, contoh ini dapat ditemukan pada kepala daerah selama penanganan pandemi.

"Pandemi itu soal teknokratik, apakah kita bisa mengembangkan vaksin, sainsnya pandemi gimana, bagaimana meningkatkan rasio kasur di rumah sakit. Itu semua soal teknokratik, dan ini kepala daerah yang paling punya urusan," tuturnya.

Philips mengatakan, teknokratisme mendorong kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak terbatas pada faktor domestik saja, namun juga isu global, seperti perubahan iklim yang berdampak pada banyak aspek sosial dan ekonomi.

Untuk itu, kata Philips, aspek ini menjadi hal yang penting untuk mempertimbangkan kepala daerah dalam pencalonan sebagai pemimpin di tingkat pusat.

"Kepala-kepala daerah harus punya kesempatan serupa untuk bertanding secara demokratis dalam kontestasi pemilihan di tingkat nasional," tuturnya.

Kendati demikian, Philips menambahkan, ada keterbatasan dalam mempertimbangkan aspek ini. Salah satunya terkait dengan partai politik yang nantinya akan mengusung capres-cawapres. Pihaknya pun mendorong partai politik untuk serius mempertimbangkan kepala daerah menjadi capres atau cawapres.

"Apakah pemikiran ini selaras dengan pemikiran partai politik? Karena yang punya tiket adalah partai politik," ujar Philips.