close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Dua dari tiga kandidat Pilpres 2024 menunjuk saudagar menjadi ketua timsesnya masing-masing. Apa makna di baliknya? Freepik
icon caption
Dua dari tiga kandidat Pilpres 2024 menunjuk saudagar menjadi ketua timsesnya masing-masing. Apa makna di baliknya? Freepik
Politik
Senin, 30 Oktober 2023 16:32

Di balik tren saudagar jadi ketua timses kandidat pilpres

Pilpres 2024 akan diikuti 3 kandidat, yakni Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran.
swipe

Dua dari tiga kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menunjuk saudagar sebagai ketua tim suksesnya (timses). Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjuk Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) cum Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, Arsjad Rasjid, sedangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meminang Rosan Perkasa Roeslani, eks Ketum Kadin sekaligus pendiri Recapital, yang sebelumnya bernama Indonesia Finance.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) belum menentukan ketua timsesnya hingga kini. Kendati demikian, berdasarkan informasi yang Alinea.id terima, satu dari tiga nama yang ditimang merupakan pengusaha, yakni Chairul Tanjung, bos jaringan CT Corp, yang memiliki usaha di bidang media, perhotelan, jasa keuangan, wahana bermain, hingga properti.

"Satu, Chairul Tanjung; dua, KH Said Aqil; [dan] tiga, Yapto (Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, red)," ungkap sumber internal Anies-Muhaimin kepada Alinea.id, Senin (30/10).

"Belum [final]. Ini bulan lalu. Enggak tahu kalau ada perubahan," sambungnya.

Ini berbeda dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya sejak pilpres digelar secara langsung pada 2024, yang biasanya diisi politikus atau purnawirawan militer. Kecuali pada 2019, di mana timses pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dinahkodai pendiri Mahaka Group, Erick Thohir.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, membenarkan terjadinya pergeseran pada pucuk pimpinan timses kandidat pilpres dari politikus atau militer ke pengusaha. Menurutnya, ini konsekuensi mahalnya ongkos politik di Indonesia sehingga para pengusaha dipasang untuk memanfaatkan jejaring bisnisnya.

"Ya, kelihatannya ada pergeseran, ya, dari 2014, 2019, ke 2024," ucapnya kepada Alinea.id dalam kesempatan terpisah. "Ya, akar masalahnya demokrasi berbiaya tinggi [sehingga] membutuhkan bandar, para pemodal, para pengusaha, para pemilik uang."

"Oleh karena itu, suka-tidak suka, mencari ketua tim pemenangan dari yang ber-background pengusaha itu menjadi sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Jadi, penting [keberadaan pengusaha sebagai ketua timses] untuk bisa mendapatkan akses atau mendapatkan modal kampanye yang besar dari para taipan, dari para bohir, atau dari pendana di pilpres."

Ujang melanjutkan, para saudagar yang ditunjuk menjadi ketua timses juga mendapatkan keuntungan. Dicontohkannya dengan bos Mahaka Group, Erick Thohir, yang menahkodai tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

"Ya, feedback-nya tentu banyak, ada jabatan. Seperti dulu Erick Thohir sebagai timses menjadi menteri BUMN. Dari jabatan berekses pada bisnis. Dengan jabatan itu, bisa memperlebar bisnis. Itu, kan, yang dicari para pengusaha," jelasnya.

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini mengakui bahwa kemajuan teknologi bisa berdampak positif karena memberikan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Namun, belum efektif menekan tingginya ongkos politik.

"Kemajuan teknologi memang bagus, membawa efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Tetapi, dalam konteks politik kita, masih belum bisa mengurangi biaya/ongkos politik karena di kita ini bukan hanya ongkos politik, [tetapi] banyak money politic. Itu persoalannya," bebernya.

"Ongkos politik tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau sudah money politic, tinggi. Perpaduan antara ongkos politik dan money politic membuat biaya politik tinggi," imbuhnya.

Ujang menjelaskan ongkos politik adalah sesuatu yang pasti karena dapat diukur, seperti pengadaan alat peraga kampanye (APK), biaya transportasi, hingga konsumsi. "Tapi, money politic ini yang membuat biaya makin bengkak, jadi tinggi."

Ia berpendapat, ongkos politik bisa menjadi murah jika elite dan masyarakat memiliki kesadaran. Namun, Ujang ragu hal itu dapat terjadi dalam waktu dekat.

"Ya, sebenarnya bangun kesadaran saja di tingkat elite agar tidak menggunakan money politic. Rakyat juga jangan memilih [kandidat yang pakai money politic]. Tapi, kan, saat ini masih terjadi bahkan lebih masif," katanya.

Berikut daftar ketua timses kandidat pilpres sejak 2004:
Pilpres 2004
1. Wiranto-Salahuddin Wahid: politikus Partai Golkar dan tokoh NU, Slamet Effendy Yusuf
2. Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi: -
3. Amien Rais-Siswono Yudo Husodo: -
4. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK): eks Kasospol ABRI, Letjen (Purn.) Mohammad Ma'ruf
5. Hamzah Haz-Agum Gumelar: -

Pilpres 2009
1. SBY-Boediono: politikus PAN, Hatta Rajasa
2. Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto: politikus PDIP sekaligus purnawirawan TNI AD, Mayjen Theo Syafei
3. JK-Wiranto: politikus senior Partai Golkar, Fahmi Idris

Pilpres 2014
1. Jokowi-JK: politikus PDIP, Tjahjo Kumolo
2. Prabowo-Hatta Rajasa: eks Ketua MK dan mantan politikus PKB, Mahfud MD

Pilpres 2019
1. Jokowi-Ma'ruf Amin: Erick Thohir
2. Prabowo-Sandiaga Uno: bekas Panglima TNI, Jenderal (Purn.) Djoko Santoso 

Pilpres 2024
1. Anies-Muhaimin: belum ditetapkan
2. Ganjar-Mahfud MD: Arsjad Rasjid
3. Prabowo-Gibran: Rosan Perkasa Roeslani

Artikel ini ditulis oleh :

img
Fatah Hidayat Sidiq
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor
Bagikan :
×
cari
bagikan