Ditangkap KPK, Bowo Sidik Pangarso dipecat dari Golkar

Partai Golkar memecat salah satu kadernya, Bowo Sidik Pangarso, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, langkah ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Golkar.

Pemecatan ini dianggap sebagai langkah strategis guna menjaga komitmen partai yang antikorupsi.

"Memberhentikan Bowo Sidik Pangarso sebagai pengurus DPP Partai Golkar sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa
Tengah I dan jabatan lainnya yang terkait partai Golkar," kata Lodewijk dalam konferensi pers di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (28/3).

Selain pemberhentian dari kepengurusan partai, posisi Bowo sebagai anggota DPR juga bakal digeser pihak DPP. Langkah itu diambil agar Bowo fokus dengan kasus yang dihadapinya.

"Termasuk memproses pergantiannya sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Golkar," ujar dia.

Lodewijk menekankan, kasus yang menjerat Bowo tidak ada kaitannya dengan Golkar. Meskipun menyampaikan keprihatinan, Golkar tetap tegas terhadap kader yang terindikasi melakukan praktik korupsi.

"Partai Golkar tidak akan toleransi kepada kader yang melakukannya. Bagi yang melakukan tindakan koruptif, kami memberikan sanksi yang tegas," ucap dia.

Bowo menjadi kader Golkar pertama di bawah kepengurusan Ketua Umum Airlangga Hartarto yang terjerat kasus korupsi. Setelah terpilih sebagai pimpinan partai beringin pada 13 Desember 2017 lalu, Airlangga mengusung slogan "Golkar Bersih".

Moto itu diusung Airlangga untuk melepaskan stigma usai Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai ketua umum, terjerat kasus korupsi KTP elektronik di KPK.

"Partai Golkar yang bersih bukan hanya sebuah slogan, bukan pula sebuah moralisme tanpa isi, tapi merupakan keniscayaan politik. Kalau kita mengingkari ini, partai Golkar akan merosot dan tersisihkan," ujar Airlangga Desember 2017 lalu.

KPK sebenarnya belum menyampaikan secara resmi penangkapan terhadap Bowo, yang dikabarkan terjadi dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (27/3). Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah Febri Diansyah baru mengonfirmasi terjadinya OTT di Jakarta, dengan salah seorang yang ditangkap adalah anggota DPR.

"Dini hari tadi, KPK mengamankan satu orang anggota DPR RI," kata Febri, Kamis (28/3).

Saat ini, anggota DPR tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Selain anggota dewan, KPK juga mengamankan tujuh orang lain dalam operasi senyap ini, yang terdiri dari unsur direksi BUMN, swasta, dan sopir.

Penangkapan ini berhubungan dengan kasus distribusi pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia. “Transaksi ini diindikasikan terkait dengan distribusi pupuk melalui kapal. Jadi, kami menduga ada transaksi yang melibatkan sejumlah pihak, salah satunya BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk. Pupuk ini didistribusikan pakai kapal pihak swasta,” ujarnya.