sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

IPO: Kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi menurun

Pada Februari 2022 tingkat kepuasan mencapai 69%, kini pemerintahan hanya mendapat 40% kepuasan dan respons positif dari publik.

Erlinda Puspita Wardani
Erlinda Puspita Wardani Sabtu, 04 Jun 2022 12:30 WIB
IPO: Kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi menurun

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menyampaikan hasil survei mengenai 
kepuasan publik atas kinerja pemerintah dan sejumlah elite politik serta partai politik yang diperkirakan ikut meramaikan pesta demokrasi. Salah satu isu yang menjadi materi survei adalah kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan pemerintahan saat ini. 

Survei dilakukan secara hybrid dengan 480 responden dan sambungan telepon. Di mana selama periode Mei 2022 ini, kepuasan dan kepercayaan publik mengalami penurunan yang cukup drastis. Yakni jika sebelumnya pada Februari 2022 tingkat kepuasan mencapai 69%, kini pemerintahan hanya mendapat 40% kepuasan dan respons positif dari publik.

"Saat ini kepuasan masyarakat atas kinerja dan kebijakan pemerintah hanya 40%. Yang sangat puas 4% dan 36% sekedar puas. Kemudian, sebanyak 51% tidak puas, dan 9% sangat tidak puas," jelas Dedi Kurnia Syah, dalam keterangan yang dipantau secara online, Sabtu (4/6).

Dedi menambahkan, menurunnya tingkat kepuasan publik disebabkan oleh beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, dan poltik serta hukum yang masing-masing mempengaruhi sebanyak 47%, 38%, dan 40%. 

"Isu sosial yang paling berkontribusi atas penurunan kepuasan masyarakat itu isu kenaikan harga minyak goreng dan pupuk," ujar Dedi Kurnia Syah. 

Pada program yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube MNC Trijaya tersebut, Dedi Kurnia Syah juga 
memaparkan hasil survei bahwa hanya sebanyak 12% publik yang setuju atas kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak goreng dan bahan bakar. Pada kenaikan harga bahan makanan, hanya 4% publik yang menyetujui. Sedangkan untuk  kenaikan pajak pertambahan nilai sebanyak 21% setuju. 

Dari hasil survei yang cenderung menurun ini, Dedi pun menyarankan agar menjadi bahan evaluasi pemerintah. 

"Dari hasil yang menurun ini, tentu bisa dijadikan bahan evaluasi dan melihat persepsi publik atas kebijakan dan kinerja presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Juga bisa memengaruhi tokoh-tokoh yang akan muncul di Pemilu 2024," pungkas Dedi Kurnia Syah.

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid