Isu reshuffle, politikus Golkar minta menteri tidak main dua kaki

Politikus Partai Golkar Dave Laksono menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya hak melakukan reshuffle bila terdapat menteri yang tidak berperforma dengan baik. Hal ini merespons desakan sejumlah elite PDI Perjuangan (PDIP) agar dua menteri dari Partai NasDem dicopot.

Menurut Dave, baik tidaknya kinerja menteri, hal itu sepenuhnya ada pada penilaian Jokowi. "Kembali ke presiden yang menilai, seberapa bagus performa masing-masing kementrian tersebut," ujar Dave kepada wartawan, Jumat (6/1).

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, seluruh anggota kabinet memiliki tugas dan kewajiban untuk mengabdi kepada presiden. Hal itu demi berjalannya pemerintah yang sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara.

Akan tetapi, bilamana Jokowi melihat ada anggotanya yang tidak performa dengan baik, terlibat berbagai macam kasus atau tidak fokus menjalankan fungsinya maka sewajibnya dan sebaiknya untuk segera direvisi kembali.

"Atau pun juga diperiksa seberapa mampu individu tersebut," katanya.

Oleh sebab itu, Dave berharap para anggota kabinet dan juga seluruh koalisi di dalam pemerintahan benar-benar sepenuhnya kerja secara optimal dan mendukung dan menjalankan fungsinya demi tercapainya seluruh objektifitas dari pada pemerintahan hari ini. Karenannya, dia  meminta seluruh menteri tidak bermain dua kaki dan fokus pada mengejar target pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan ada lagi yang tidak fokus ataupun bermain dua kaki akan tetapi semuanya fokus untuk menyelesaikan target-target pemerintahan hari ini," tegas Dave.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang menyarankan dua menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk mengundurkan diri. Djarot menilai sudah saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi kedua menteri dari NasDem karena kinerjanya.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Johnny G Plate menilai banyak politisi yang seolah mengintervensi Jokowi terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Padahal, kata dia, reshuffle merupakan hak preogratif Jokowi.