Kader parpol diprediksi dominasi wajah kabinet Jokowi

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti memprediksi kader-kader partai politik bakal dominan mengisi Kabinet Kerja jilid II. Menurut Ray, Jokowi bakal tersandera lantaran banyaknya parpol pengusung. 

"Dulu itu kan cuma 53(%), sekarang Presiden dapat 60 sekian. Kenaikan ada di PDI-P, terus di NasDem, naik di Golkar, naik di PKB juga. Jadi, secara faktual harus ada pertimbangan kenaikan kursi yang mereka miliki," kata Ray di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta, Kamis (11/7).

Meskipun belum ada pembahasan secara resmi mengenai susunan kabinet, sejumlah partai pengusung Jokowi-Ma'ruf sudah memilai menagih jatah kursi menteri ke Jokowi. PKB meminta 10 kursi menteri, sedangkan Partai NasDem berharap 11 kursi menteri. 

Gemuknya parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf, lanjut Ray, bakal memberi ruang yang sedikit bagi kalangan profesional untuk duduk di kabinet. "Saya memprediksi komposisinya 70% untuk politisi dan 30% untuk kalangan profesional murni," kata dia.

Meskipun 'disandera' parpol pengusung, Ray berharap agar Jokowi tidak memberikan pos kementerian yang 'basah' ke kalangan politisi. "Seperti kementerian keuangan dan lainnya. Karena coba bayangkan kalau Kementerian Keuangan diserahkan ke orang partai? Lha, menang banyak itu partai," katanya.

Selain kementerian bidang perekonomian, Ray pun berharap agar Jokowi menjaga pos kementerian tertentu dari kalangan politisi, semisal Kementerian Pendidikan. "Sebab jika diberikan ke kalangan politisi akan terjadi bias dalam kurikulum dunia pendidikan kita," katanya.

Hal senada disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw. Ia berharap Jokowi tidak membiarkan kader parpol menguasai Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). 

Ia khawatir anggaran di dua kementerian tersebut bakal dimanfaatkan politikus partai untuk kepentingan mendulang suara lewat program-program populis." Jadi, mesti dijaga itu kementerian semacam itu dari politisi," katanya.

Lebih lanjut, Jeirry pun meminta kepada Jokowi-Ma'ruf untuk membuka dialog dengan elemen masyarakat dalam penyusunan kabinet. "Meskipun itu hak prerogatif Presiden, rakyat perlu tahu kabinet yang bakal disusun karena Presiden itu dipilih sama rakyat," kata dia.