sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kegamangan politik dan penolakan #2019GantiPresiden

Deklarasi #2019GantiPresiden mendapat penolakan di sejumlah tempat.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Minggu, 26 Agst 2018 15:03 WIB
Kegamangan politik dan penolakan #2019GantiPresiden

Acara deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah mendapat penolakan. Aparat kepolisian pun tak memberikan izin kegiatan tersebut berlangsung di wilayah mereka.

Di Pekanbaru, Riau, sekelompok massa yang menolak adanya kegiatan tersebut bahkan menghadang Neno Warisman, salah satu pelopor gerakan tersebut, masuk ke wilayah mereka. 

Namun begitu, ada juga kelompok massa lain yang berpandangan berbeda. Mereka ingin Neno Warisman yang tertahan di Bandara Sultan Syarif Kasim II, diizinkan menjalankan kegiatan yang telah dijadwalkan.

Sempat terjadi bentrok antara dua kelompok massa yang berbeda pandangan. Polisi akhirnya memulangkan Neno ke Jakarta dengan alasan keamanan. 

Kapolda Riau, Brigjen Eko Widodo Prihastopo memang telah menyatakan penolakannya terhadap kegiatan tersebut. Pada Jumat (24/8), Eko sempat menyampaikan agar kegiatan tersebut dibatalkan.

"Enggak ada manfaatnya, mudharatnya banyak," katanya saat itu.

Pemulangan Neno Warisman menuai kritik dari para pendukung gerakan ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, bahkan menyerukan agar Kapolda Riau dicopot atas keputusannya tersebut. Melalui akun Twitternya, Fadli mengkampanyekan sikapnya tersebut dengan menggunakan #CopotKapoldaRiau.

"Kapolda nggak becus!," kata Fadli.

Sponsored

Hal berbeda disampaikan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli. Menurutnya, apa yang dilakukan polisi sudah tepat. "Kalau tidak diambil sikap tegas, maka akan berujung pada bentrok, kekacauan, dan korban berjatuhan," katanya. 

Penolakan deklarasi #2019GantiPresiden tidak hanya terjadi di Riau. Polda Jawa Timur, juga tidak memberi izin penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, tak ada permohonan izin penyelenggaran kegiatan tersebut yang diterima pihak kepolisian. Karenanya polisi pun tidak memberikan izin dengan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), Irjen Pol Didi Haryono juga mengakui pihaknya tidak mengizinkan deklarasi #2019GantiPresiden. Ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Kalbar. 

"Hasil analisis dan penilaian kami, dari aspek Kamtibmas kegiatan itu lebih banyak mudaratnya, karena banyak resistensi. Banyak yang menentang (warga Kalbar)," kata Didi Haryono di Pontianak, Minggu (26/8).

Untuk itu, kata dia, Polda Kalbar tidak mengizinkan adanya kegiatan tersebut. Bahkan jika ada yang memaksa melakukannya, polisi akan melakukan tindakan pembubaran.

Dia menegaskan, keputusan tersebut tidak terkait dengan pertimbangan politik tertentu. Apa yang dilakukan polisi, murni dilakukan atas pertimbangan Kamtibmas. Terlebih masyarakat Kalbar masih bergelut dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

"Kamtibmas di sini kondusif sekali, dan saat ini masih bergelut dalam menangani Karhutla, sehingga jangan lagi dibebankan dengan masalah lainnya," kata Didi.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, mempertanyakan masih eksisnya gerakan ini. Menurutnya, peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang sudah jelas, yaitu pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, seharusnya merubah fokus gerakan tersebut.

Karenanya Andi pun menilai, gerakan yang diinisiasi oleh Neno Warisman dan politisi PKS Mardani Ali Sera, menunjukkan kegamangan PKS di Pilpres 2019.

"Masih berlanjutnya deklarasi ganti Presiden di tengah Partainya sudah mendukung resmi, kesan yang saya tangkap kader PKS sebagai inisiatornya, nggak yakin Prabowo-Sandi menang," katanya.

Sumber: Antara

Berita Lainnya
×
tekid