Mengukur peluang PDIP di luar pemerintahan Prabowo

Pasangan calon (paslon) nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, nyaris dipastikan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI), selaku pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pun ancang-ancang berada di luar pemerintahan—istilah yang digunakan untuk mengganti "oposisi". 

"Di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer: tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan [pada] 2004-2009, posisi saat itu, 2004-2009, adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Kamis (16/2).

"Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi, ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah, di situ menyampaikan suatu sikapnya," imbuhnya.

Kendati demikian, langkah tersebut belum diputuskan secara resmi. Pangkalnya, PDIP masih fokus mengawal hasil pengitungan dan rekapitulasi suara.

"Terhadap sikap-sikap politik itu, tentu saja belum tahapannya ke sana karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih," ulas Hasto.

Langkah positif

Sementara itu, pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Ali Sahab, menilai, wacana menjadi oposisi merupakan langkah positif bagi PDIP. Kehadirannya sebagai "penyeimbang pemerintah" tentu akan ditunggu publik.

Menurutnya, langkah politik PDIP yang bakal berjarak dengan Istana kelak menjadi antitesis pemerintah selanjutnya. Apalagi, pasangan Prabowo-Gibran muncul imbas "perseteruan" Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira, dengan potensi suara PDIP yang terbesar, pasti akan menjadi pertimbangan sendiri jika akan mengegolkan sebuah keputusan di DPR," katanya kepada Alinea.id, Kamis (15/2).

Ali melanjutkan, PDIP pernah berada di luar pemerintahan sejak dipimpin Megawati pada 1993. Kala itu, masih bernama PDI.

Kemudian, berlanjut pada 2004 dan 2009. Kini, sambungnya, akan dejavu seiring besarnya peluang kemenangan Prabowo-Gibran. 

Terlepas dari faktor sakit hati terhadap Jokowi, Ali mengingatkan, PDIP diprediksi akan serius mengontrol pemerintahan Prabowo ke depannya. Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki banyak catatan.

"Memang berat image Prabowo dengan Orde Baru. Karena selain manantu [Soeharto], isu Prabowo sebagai pelanggar HAM masih mengemuka," jelasnya.

Di sisi lain, Ali menilai, peluang PDIP masuk pemerintahan Prabowo masih terbuka. Ini jika partai berlogo banteng itu mempertimbangkan figur Jokowi. Keputusan final ada di tangan Megawati.

"Sekali lagi, [peluang PDIP masuk pemerintah] itu tergantung Bu Mega, apakah masih menerima pinangan dari Pak Jokowi lagi dengan alasan demi rakyat," ucapnya.

Pentingnya jadi oposisi

Terpisah, pengamat politik Bambang Rianto berpendapat, PDIP harus menjadi oposisi secara konsisten. Artinya, menolak "uluran tangan" Prabowo agar berada di dalam pemerintahan.

"Ke depan, PDI Perjuangan harus tegas menolak tawaran untuk berkoalisi dengan kubu Prabowo-Gibran," ujarnya kepada Alinea.id, Jumat (16/2).

PDIP, kata Bambang, harus tampil aktif dan progresif mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan mendatang yang tidak pro rakyat. Kebermanfatan dari menjadi oposisi akan membuat PDI Perjuangan diyakini bakal memperkuat pelembagaan demokrasi dan partai politik (parpol). 

Ia mengingatkan, banyak parpol di Indonesia tidak konsisten sebagai oposisi. Karenanya, publik sangat berharap PDIP kembali berada di luar pemerintahan. "Sehingga, ke depan, [sikap oposisi] bisa menegaskan bahwa PDI Perjuangan itu benar-benar partainya wong cilik."