NasDem bantah Demokrat soal usung Anies-Cak Imin sepihak
Demokrat batal mengusung Anies sebagai capres dan keluar dari koalisi karena dianggap tak ada komunikasi soal Cak Imin menjadi cawapres.

Partai NasDem membantah tidak membangun komunikasi dengan Partai Demokrat atau memutuskan sepihak soal wacana menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024. Yang terjadi justru partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak memberikan respons.
"Ada, ada [komunikasi]. Jadi, Pak Anies nelepon, tidak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, [tetapi] tidak diangkat," kata Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin (4/9).
Diketahui, Partai Demokrat memutuskan menarik dukungan kepada Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dalihnya, tidak diinformasikan tentang pemilihan Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai cawapres.
Sahroni melanjutkan, lantaran waktu semakin dekat dan keputusan mesti segera diambil, maka Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memutuskan Cak Imin sebagai kandidat RI-2 Koalisi Perubahan. Apalagi, Anies bukan perwakilan partai politik mana pun.
Menurutnya, Partai Demokrat mestinya menyikapi keputusan menduetkan Anies-Cak Imin dengan baik dan tak membuat keributan. Apalagi, menuding terjadi pengkhianatan dengan dalih tidak ada komunikasi.
"Jangan sampai buat kubu-kubuan, akhirnya jadi keributan. Itu terus-terusanan gara-gara seorang AHY enggak jadi cawapres. Ya, namanya belum rezeki, belum garis tangan,” tuturnya.
Pasangan Anies-Cak Imin telah dideklarasikan sebagai capres-cawapres Koalisi Perubahan di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Sabtu (2/9). Acara dihadiri kader Partai NasDem dan PKB tanpa anggota kongsi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ketika relawan capres saling beralih dukungan
Selasa, 26 Sep 2023 06:36 WIB
Modal kearifan lokal BPR di tengah arus digitalisasi
Senin, 25 Sep 2023 20:17 WIB