Nurdin Halid bantah Golkar Sulsel dukung Bamsoet jadi Caketum

Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar masih jauh. Munas direncanakan digelar pada Desember 2019. Namun, saling klaim dan berbantah soal dukungan untuk maju menjadi Ketua Umum Golkar kian ramai. 

Yang terbaru, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Halid, membantah pernyataan Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai. Menurut Nurdin, tak benar sejumlah kader partai dari Sulawesi Selatan mendukung Bambang Soesatyo sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas pada Desember 2019.

“Pernyataan Yorrys Raweyai yang mengklaim bahwa dukungan Golkar Sulsel akan dilabuhkan ke Bambang Soesatyo pada pelaksanaan Munas tahun ini tidak benar,” kata Nurdin Halid di Jakarta, Senin (8/7).

Selain itu, Nurdin juga membantah dirinya akan memimpin seluruh DPD Sulawesi Selatan untuk memberikan dukungan kepada Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Menurutnya, sebanyak 24 DPD II Golkar Sulsel secara resmi telah menyatakan akan mendukung Airlangga Hartarto. Dukungan itu sudah disampaikan pada acara halal bihalal Partai Golkar di Makassar beberapa waktu lalu.

"Tidak benar saya akan memimpin rombongan DPD Sulsel ke Jakarta untuk memberikan dukungan ke Bamsoet, itu salah besar," ujar Nurdin.

Sementara juru bicara Partai Golkar Sulawesi Selatan, Risman Pasigai, menegaskan dukungan suara 24 DPD II Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk Airlangga Hartarto sudah bulat dan final. Risman meminta seluruh pengurus Golkar untuk tidak mempercayai jika ada pernyataan yang ingin memantik konflik di internal partai.

"Jangan mudah percaya karena itu hanya akan merugikan partai," kata Risman.

Diberitakan sebelumnya, politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan kader partai terus berdatangan menemui Bambang Soesatyo untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Dukungan itu disampaikan karena melihat kondisi internal partai yang memprihatinkan.

"Pasca-Pilpres terjadi gejolak internal, dari waktu ke waktu semua datang berbondong-bondong ke tempat Bamsoet untuk meminta menjadi ketua umum Golkar. Harapan mereka agar Golkar lebih maju di Pemilu 2024," kata Yorrys. 

Menurut dia, atas desakan kader tersebut, maka Bamsoet telah menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum Golkar melalui proses Munas pada 2019. Dia mengatakan harus ada perubahan besar di Golkar, khususnya dalam manajemen pengelolaan partai, yang selama dua tahun kepemimpinan Airlangga Hartarto belum menunjukkan hasil menggembirakan.

"DPP Partai Golkar menargetkan meraih 110 kursi DPR RI, namun kenyataannya hanya 85 kursi, bahkan jumlah itu menurun dibandingkan capaian di 2014 yaitu 91 kursi," ujarnya.

Dia mengkritisi adanya berbagai langkah pemecatan yang dilakukan Airlangga kepada kader Golkar di daerah dan pergantian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Selain itu, menurut Yorrys, ada pernyataan yang tidak baik untuk kultur Golkar yang menyudutkan Bamsoet sebagai pejabat negara dengan menyinggung gelar pendidikan yang seolah-olah mengecilkan sosok Ketua DPR.

"Apalagi menyudutkan seseorang yang sedang menduduki jabatan kenegaraan tentang ijazah. Itu sudah dijawab Menristek Dikti bahwa ijazah Bamsoet sah," katanya.

Selain itu, Yorrys mengatakan, langkah Airlangga mengangkat sembilan Pelaksana Tugas (Plt) di DPD Partai Golkar, jelas melanggar aturan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan hingga saat ini belum menggelar Musyawarah Daerah.