PDIP protes Anies Baswedan tak anggap Jokowi & Djarot

PDI Perjuangan memprotes Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak menganggap kepemimpinan Joko Widodo dan Djarot Syaiful Hidayat sebagai pendahulu.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menginterupsi rapat paripurna dengan agenda pembacaan laporan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang dihadiri langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hari ini, Selasa (10/4).

Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP menyampaikan keberatan dengan draf rencana pembangunan Jakarta selama lima tahun kedepan yang telah disahkan karena mencatatkan program pengentasan masalah di 200 RW kumuh.

Program penuntasan masalah kemiskinan tersebut tercatat dalam RPJMD tepatnya di BAB IX halaman 100. Gembong menyampaikan bahwa angka tersebut mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencatatkan masih ada sebanyak 223 RW kumuh di Jakarta.

"Sementara saat ini sudah 2018, sudah 5 tahun. Masa 5 tahun tidak ada perubahan, jangan-jangan hanya tinggal 3 RW yang kumuh," ungkap Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).

Kepada Alinea, ia mengakui bahwa pihaknya memprotes kebijakan RPJMD 2017-2022 tersebut. Meski diyakininya Anies-Sandi tidak mungkin buta mengenai data kemiskinan di Jakarta.

"Tapi kalau itu benar-benar dirancang seperti itu artinya Anies-Sandi ini menafikan masa pemerintahan sebelumnya," terang Gembong.

Dimana Anies-Sandi menganggap sejak era kepemimpinan Jokowi, Ahok hingga Djarot tidak ada program yang signifikan untuk menuntaskan kemiskinan pada RW kumuh yang setiap tahun rajin dirilis BPS.

"Artinya, sama saja tidak ada kinerja dari pemerintah yang mengarah ke perbaikan kualitas kampung kumuh," ucapnya.

Saat mendapatkan kesempatan menyampaikan tanggapan pada paripurna yang sama, Anies menyampaikan akan segera melakukan perbaikan data mengenai angka RW kumuh yang kadung telah tercatat dalam program kerjanya selama lima tahun dalam RPJMD 2017-2022.

"Kami akan melakukan perbaikan data termasuk rujukan tahunnya. Nanti semua ini akan kami cek," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.