Pj Gubernur DKI harus paham kompleksitas Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober mendatang. Kursi kepemimpinan akan diisi oleh penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, yang bakal ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, mengungkapkan setidaknya ada lima syarat krusial yang perlu dimiliki calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Arif mengatakan, sosok calon Pj Gubernur perlu memahami kompleksitas yang ada di DKI Jakarta.

"Sebagai daerah khusus, Jakarta punya kompleksitas sendiri yang berbeda dibanding daerah lain. Bukan sekadar sebagai ibu kota saat ini, tetapi juga karena persoalan-persoalan yang membelit Jakarta. Mulai dari problem ekonomi, kemacetan, hingga problem politik," kata Arif dalam forum diskusi di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (9/9).

Menurut Arif, akan sangat berisiko jika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun DPRD Provinsi memunculkan nama-nama calon Pj yang sama sekali asing dengan wilayah DKI Jakarta. Sebab, waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dan mempelajari masalah-masalah di DKI Jakarta akan jauh lebih lama.

Terlebih, kata Arif, Pj Gubernur DKI Jakarta memiliki masa jabatan yang lebih singkat, yakni sekitar 2 tahun.

"Saya kira Pj gubernur mesti menjadi pmbelajar yang cepat, fast learner, karena tidak cukup waktu untuk belajar atau beradaptasi. Bahkan mungkin di hari pertama dia sudah harus ngegas karena waktunya pendek," ujar Arif.

Kemudian, imbuhnya, calon Pj Gubernur DKI Jakarta semestinya memiliki pengalaman birokrasi, baik di level daerah ataupun nasional. Adapun syarat ketiga yakni harus memiliki hubungan baik dengan berbagai komponen pemerintahan, seperti pemerintah pusat, DPRD DKI Jakarta dan para kepala daerah di wilayah aglomerasi (Jabodetabek).

"Pj itu waktunya pendek. Kalau dia ada masalah dengan pihak-pihak tersebut, khawatirnya nanti di 2 tahun masa jabatan akan habis hanya untuk memperbaiki hubungan," tutur Arif.

Syarat berikutnya, menurut Arif, yakni memiliki orientasi yang bersifat inklusif. Hal ini terkait dengan kompleksitas permasalahan di Jakarta, serta masyarakatnya yang beragam dan terdiri dari berbagai macam latar belakang.

Kemudian, syarat kelima yakni calon Pj Gubernur DKI Jakarta harus merakyat. Namun, Arif menekankan, merakyat di sini bukan hanya ditunjukkan melalui simbol-simbol fisik seperti mendatangi warga secara langsung.

"Bagi saya, merakyat itu berarti mengerti prioritas kebutuhan rakyat. Di antara kompleksitas masalah-masalah yang ada di Jakarta, Pj harus memahami mana yang perlu diselesaikan terlebih dulu, tanpa perlu waktu banyak untuk belajar," ucapnya.

Arif menegaskan, calon Pj Gubernur DKI Jakarta harus mampu mengakomodir keberagaman dan mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk melihat kompleksitas permasalahan di Jakarta.

"Dalam waktu 2 tahun, kita nggak butuh seorang oportunis. Kita butuh pekerja yang bersedia mengalokasikan apa yang dia miliki, untuk paling tidak mempertahankan apa yang sudah ada saat ini (di DKI Jakarta)," ucapnya.