PKS dan PAN bertemu hari ini

Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan melakukan pertemuan hari ini, Selasa (31/7). Pertemuan akan membahas seputar Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, di antaranya paket calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hasil rekomendasi ijtima ulama dan tokoh nasional GNPF.

"Nanti dikasih tahu lagi informasinya ya. Kami sudah berkomunikasi dengan PAN, ada tempat yang akan dijadikan pertemuan. Semua pimpinan hadir nanti," kata Sekjen PKS, Mustafa Kamal di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (30/7).

Hasil ijtima ulama dan tokoh nasional yang berlangsung di Hotel Menara Penisula, Slipi, Jakarta 27-29 Juli 2018, merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara itu untuk cawapres, "forum ulama 212" merekomendasikan dua nama, yaitu Ustaz Abdul Somad (UAS) Batubara dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri. 

Kamal mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan hasil rekomendasi dari ijtima ulama tersebut. Terlebih proses untuk menghasilkan rekomendasi itu memerlukan waktu dan pengorbanan yang tidak sedikit dari para ulama yang hadir. 

Mustafa mengatakan, PKS menyambut baik hasil ijtima yang merekomendasikan Salim Assegaf dan UAS. Apalagi di dalamnya disebutkan nama ketua majelis syuro PKS, yang juga telah diajukan PKS untuk menjadi cawapres Prabowo.

"Ya kita tentu saja menjadikan ijtima ulama ini sebagai aspirasi yang memperkuat, memperkokoh, apa yang sudah kami bangun selama ini dengan Pak Prabowo. Termasuk dengan Abdul Somad," ucap Kamal menjelaskan.

Dia mengatakan, UAS juga bukan sosok asing bagi PKS. Menurut Kamal, kader PKS, terutama di Provinsi Riau, banyak yang juga menginginkan UAS maju di Pilpres 2019. 

Kamal menegaskan, PKS akan memperjuangkan hasil tersebut karena PKS merupakan partai yang dilahirkan oleh para ulama. Meski, ada pula aktivis kampus dan birokrat yang turut membidaninya.  

"Oleh karena itu, PKS paling peka, paling terbuka, dan menjunjung tinggi suara ulama, dan itu mewakili umat dan suara Indonesia. Jadi kalau kita bicara keumatan, itu sekaligus kerakyatan dan kebangsaan," katanya.