Penegakan hukum Jokowi diminta tidak tumpul ke atas tajam ke bawah

Pidato pertama Joko Widodo (Jokowi) setelah dilantik menjadi Presiden RI dikritik. Presiden Jokowi sama sekali tidak menyinggung penegakan hukum dan HAM dalam pidatonya kemarin itu. 

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyayangkan luputnya Jokowi menyinggung soal hukum dan HAM. Padahal, menurut PKS, masalah penegakan hukum dan HAM belum terselesaikan pada periode pertama Jokowi memimpin. 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf mengatakan, masalah penegakan hukum dan penyelesaian masalah pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi sorotan di periode pertama Jokowi.

"Untuk itu saya berharap Presiden Jokowi dapat memperbaikinya dan menciptakan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan. Bukan tebang pilih dan tidak tumpul ke atas namun tajam ke bawah," kata Bukhori di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

Selama 100 hari kerja pada periode kedua ini, Presiden Jokowi diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang harmoni di tengah masyarakat.

"Di tengah kegalauan aspek penegak hukum. Sebaiknya Presiden dapat menciptakan kehidupan yang harmoni sebagai representasi Presiden rakyat Indonesia," ujar Bukhori.

September lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti masalah penyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tak diselesaikan Jokowi. Padahal, menurut Komnas HAM masalah HAM masuk dalam agenda Jokowi yang tertuang pada Nawa Cita.

Meski demikian, Bukhori bersyukur bahwa proses pelantikan kemarin berjalan lancar dan kondusif meski dinilai sangat ketat.

"Saya bersyukur kepada Allah atas kondisi pelantikan yang kondusif meski diwarnai dan suasana yang relatif kurang merakyat. Karena proses pelantikan yang ketat dan pengamanan yang super maksimum dalam sepanjang sejarah," pungkas Bukhori.